Senin 04 Apr 2022 14:30 WIB

Moeldoko: Anggaran KSP untuk Evaluasi Program Strategis Nasional

KSP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp100,4 miliar.

Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berbincang di sela rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022). Raker itu membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan alokasi anggaran Kantor Staf Presiden (KSP) Tahun 2021 digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi program strategis nasional. Moeldoko menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"KSP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp100,4 miliar, adapun realisasi anggaran sebesar 97,01 persen atau Rp97,47 miliar," katanya.

Baca Juga

Dia menyebutkan anggaran itu digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi 39 program prioritas nasional, pengelolaan sembilan strategi komunikasi politik, pengelolaan 20 bidang diseminasi informasi, serta pengelolaan 240 isu strategis.

KSP melaksanakan pengawasan dan evaluasi untuk sejumlah program prioritas nasional. Di antaranya peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, nilai tambah produk kelautan dan perikanan, peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha, peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, sertawisata alam yang didukung penguatan rantai pasok.

Selain itu, Moeldoko menambahkan ada program peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, peningkatan kapasitas bandara, penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya, terkait strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, KSP membagi penyusunan strategi komunikasi yang ditujukan kepada para pengampu kepentingan, monitoring pemetaan isu dan aktor strategis, serta bincang media baik lokal maupun nasional, pelaksanaan komunikasi politik untuk menampung aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta penyusunan konten diseminasi informasi.

Selain bersama KSP, dalam rapat kerja tersebut juga diikuti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika