REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen akan meningkatkan kinerjanya dalam produksi berbagai komoditas pangan, meski sebagaian anggrannya harus direalokasikan kembali. Hal itu disampaikan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/4/2022).
"Kami sampaikan terima kasih atas arahan dan petunjuk serta masukan yang sangat kondusif dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Kami mohon maaf atas apa yang tidak berkenan, tapi ke depan kami akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/4).
Sebagai informasi, dalam RDP ini Komisi IV memberikan banyak catatan realokasi anggaran untuk semua direktorat jenderal dan Badan-badan yang ada. Salah satunya realokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar dari kegiatan pemberdayaan petani milenial BPPSDMP menjadi kegiatan pengembagan UPPO pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
Dengan demikian, anggaran di sekretaris jenderal tahun 2022 sebesar Rp 1,5 triliun, inspektorat jenderal Rp 97 miliar, direktorat jenderal tanaman pangan Rp 2,2 triliun, direktorat jenderal hortikultura Rp 1,1 triliun, dan ditjen PKH Rp 1,6 triliun. Lalu ditjen perkebunan Rp 1,1 triliun, ditjen PSP 2,9 triliun, balitbangtan Rp 1,1 triliun, BPPSDMP 1 triliun, badan karantina Rp 1,7 triliun dan BKP Kementan Rp 321 miliar.
Di sisi lain, kata Kasdi, Kementan terus mengupayakan pembaharuan data produksi dan luas lahan pada kawasan pengembangan produksi pertanian di setiap provinsi Indonesia. Bahkan, pembaharuannya dilakukan secara berkala serta menyajikannya secara mudah kepada masyarakat Indonesia.
"Yang berkaitan dengan data kami akan memperbaikinya secara cepat karena dinamika di dirjen cukup kencang. Itu tidak kami konsolidasikan lagi segingga ada perbedaan, dimana revisi di dirjen tidak kami record," ujar dia.
Walau demikian, menurutnya, semua data-data yang berkaitan dengan teknis biasanya selalu dikelola oleh tiap direktorat jenderal dan masing-masing unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Hanya saja begitu masuk pada data strategis barulah dilanjutkan ke Sekretaris Jenderal.
"Memang kalau yang teknis adanya selalu di dirjen, Pak. Misalnya data terbaru dan data yang di update setiap hari," katanya. Sebelumnya Komisi IV DPR RI menyoroti update terbaru data kebutuhan bahan pokok yang dihitung untuk memenuhi bulan suci ramadhan dan hari raya lebaran 2022 mendatang.
