AS, Inggris, Australia Menambahkan Senjata Hipersonik ke Pakta Keamanan Aukus
Politik![Senjata hipersonik dimuat di bawah sayap B-52 menjelang tes di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California [File: US Air Force/Giancarlo Casem/Handout via Reuters]](https://static.republika.co.id/uploads/member/images/news/f0a5li9yis.jpg)
Ketiga negara membentuk aliansi pertahanan AUKUS pada September tahun lalu, termasuk berbagi teknologi kapal selam bertenaga nuklir, dalam sebuah kesepakatan yang memicu kemarahan di China.
Dalam pernyataan bersama pada hari Selasa, para pemimpin AUKUS – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison – mengatakan mereka senang dengan kemajuan program untuk kapal selam bersenjata konvensional untuk Australia, dan sekutu akan bekerja sama di bidang lain juga.
“Kami berkomitmen hari ini untuk memulai kerja sama trilateral baru pada hipersonik dan kontra-hipersonik, dan kemampuan peperangan elektronik, serta untuk memperluas berbagi informasi dan memperdalam kerja sama dalam inovasi pertahanan,” kata mereka.
“Inisiatif ini akan menambah upaya kami yang ada untuk memperdalam kerja sama dalam kemampuan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kemampuan bawah laut tambahan.
“Seiring kemajuan pekerjaan kami dalam hal ini dan kemampuan pertahanan dan keamanan penting lainnya, kami akan mencari peluang untuk melibatkan sekutu dan mitra dekat.”
AS dan Australia telah memiliki program senjata hipersonik yang disebut SCIFiRE, dan pejabat Inggris mengatakan bahwa meskipun Inggris tidak akan bergabung dengan program itu pada saat ini, ketiga negara akan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan di wilayah tersebut untuk meningkatkan pilihan mereka.
AS berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan rudal hipersonik, yang bergerak dengan kecepatan lima kali kecepatan suara, karena invasi Rusia ke Ukraina pada Februari telah meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan Eropa.
“Mengingat invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum ke Ukraina, kami menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap sistem internasional yang menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum, dan penyelesaian sengketa secara damai yang bebas dari paksaan,” kata para pemimpin, menambahkan mereka juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”.
Terpopuler
-
#1
-
#2
-
#3
-
#4
-
#5
-
#6
Topic Pilihan
