REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto soal mempertebal perlindungan sosial bagi golongan masyarakat yang membutuhkan mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan.
Dikutip dari Antara, Senin (11/4/2022), anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mendukung kebijakan pemerintah berupa penebalan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban mereka. "Untuk program jangka pendek jelas sangat membantu. Mengingat beberapa tahun belakangan ini menyoal perekonomian terdampak Covid-19, ditambah lagi harga kebutuhan pokok dan pangan banyak yang naik," kata Lisda.
Langkah ini dilakukan pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian dunia akibat pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik yang masih panas di Eropa Timur.
Menurut dia, lima program yang diluncurkan pemerintah dalam strategi ini diharapkan dapat memangkas beban rakyat sekaligus inflasi. Tetapi, pemerintah patut mencari strategi jangka panjang yang berkesinambungan.
"Tetapi, apa yang kita harapkan untuk jangka panjang adalah program kesejahteraan ekonomi masyarakat yang benar-benar mengurangi angka kemiskinan," ujar dia.
Politisi Partai NasDem ini menyatakan bahwa kemandirian ekonomi rakyat harus dibangun pemerintah. Sejumlah langkah menjadi pekerjaan rumah negara dan dituntut segera diselesaikan.
"Itulah yang benar-benar harus kita lakukan bersama dengan program terpadu sehingga tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan setidaknya ada lima jenis perlindungan sosial yang sudah disiapkan pemerintah. Kelima jenis ini bahkan akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Lima program itu, yakni pertama, kartu sembako yang ditujukan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat ditambah 2 juta keluarga program keluarga harapan (PKH). Stimulus itu nantinya dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
Lima program itu, yakni pertama, kartu sembako yang ditujukan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat ditambah 2 juta keluarga program keluarga harapan (PKH). Stimulus itu nantinya dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
"Kartu sembako nanti ditambahkan bantuan minyak goreng yang besarannya Rp300 ribu untuk tiga bulan atau Rp100 ribu per bulan. BLT minyak goreng ini diberikan dalam tiga bulan dan diharapkan saat Ramadhan sudah bisa diberikan," kata Airlangga.
Selanjutnya, pemerintah merancang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Besaran bantuan tersebut senilai Rp1 juta per penerima yang ditujukan bagi 8,8 juta pekerja.
"Ada juga usulan bantuan usaha mikro yang besarannya Rp600 ribu per penerima. Bantuan ini akan menyasar 12 juta pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Terakhir, ada program BLT dana desa yang akan terus dilanjutkan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
