REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH– Perdana Menteri (PM) Palestina Muhammad Shtayyeh menolak pandangan pengadilan Israel yang menyebut Otoritas Palestina sebagai pendukung terorisme. Terutama karena tuduhan itu disebabkan oleh pemberian bantuan dana kepada keluarga para syuhada dan tahanan Palestina di Israel.
Dia menekankan, dukungan pemerintahnya untuk keluarga tidak mendukung terorisme, melainkan tugas pemerintah terhadap anak yatim piatu para martir. Termasuk para tahanan dan keluarganya yang membutuhkan semua bantuan.
Berbicara pada awal rapat kabinet mingguan yang diadakan di Ramallah, Shtayyeh mengatakan klaim ini tidak dapat diterima, ilegal dan tidak sah. Ini mengingat pengadilan juga sebagai salah satu alat pendudukan.
Perdana Menteri mengatakan bahwa agresi Israel terhadap orang-orang Palestina di Tepi Barat, dan di Yerusalem pada khususnya, dan intrusi berulang ke Masjid Al Aqsa serta serangan oleh pemukim dan seruan oleh pejabat Israel pada publik mereka untuk mempersenjatai diri adalah penyebab meningkatnya ketegangan.
"Israel mempraktikkan kebijakan tembak untuk membunuh. Kebijakan ini, bersama dengan intensifikasi pemukiman dan penyelesaian pembangunan tembok, digunakan oleh pihak-pihak Israel untuk melestarikan diri mereka sendiri, dan sebagai dasar untuk kampanye pemilihan mereka di satu sisi dan pelestarian koalisi mereka di sisi lain," katanya dilansir dari Wafa News, Senin (11/4/2022).
Dia menekankan, tidak adanya cakrawala politik dan kemarahan rakyat Palestina pada standar ganda masyarakat internasional adalah peringatan serius bahwa situasinya semakin buruk.
Dan oleh karena itu, masyarakat internasional diperlukan untuk mengekang agresi Israel dan menghentikan kebijakan membunuh tersebut.
Perdana Menteri menekankan bahwa apa yang diperlukan dari masyarakat internasional adalah cakrawala politik untuk mengakhiri pendudukan, menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina, memberi mereka perlindungan dan menghentikan standar ganda.
Termasuk menekankan bahwa solusinya terletak pada mengakhiri pendudukan dan memungkinkan Rakyat Palestina untuk memiliki kedaulatan atas tanah mereka dan mendirikan negara mereka di perbatasan yang diakui secara internasional dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
