IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia diperkiran mendapat jatah kuota haji tahun 2022 sebanyak 105 ribu dari 1 juta kuota keseluruhan. Informasi tersebut disampaikan Konsul Jederal (Konjen) Jeddah Eko Hartono.
"Infonya sekitar 105 ribu jamaah," kata Eko kepada Republika, Rabu malam.
Eko tak banyak bicara hal lain. Dia hanya menyampaikan perkiraan Indonesia mendapat 105 ribu kuota.
Sebelumnya Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum SATHU) mengusulkan dari 1 juta kuota haji itu, seratus ribu untuk jamaah Indonesia dan 10 juta untuk haji khususnya. Forum Sathu berharap usulannya itu disetujui Pemerintah Saudi.
"Inisiasi Forum SATHU dari 1 juta kuota haji, 100 ribu bagi haji Indonesia dan 10 ribu untuk haji khusus," kata Sekjen Forum Sathu Artha Hanif, kepada Republika, Senin (12/4).
Artha memastikan pemerintah Indonesia dan swasta menyambut baik keputusan Kementerian Haji Saudi Arabia yang menetapkan 1 juta kuota haji pada tahun 1443/2022. Untuk itu Forum SATHU menginisiasi satu misi agar Indonesia mendapat kuota haji hingga 100 ribu dan 10 ribu di antaranya bagi jamaah haji khusus.
Artha mengatakan, inisiasi ini dibahas dalam kesempatan berbuka puasa bersama dengan Dirjen Haji Hilman Latief, Kepala BPKH Anggito Abimanyu dan Ali Ridho dari Komisi VIII DPR RI yang diselenggarakan GAPHURA (Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara) di Roemah 126 Condet, Jakarta, Sabtu (9/4).
"Alhamdulillah inisiasi Forum SATHU disambut baik Dirjen Haji, Kepala BPKH dan Komisi 8 DPR RI," katanya.
Artha mengatakan, pada kesempatan tersebut, Dirjen PHU Hilman Latief menegaskan bahwa Kementerian Agama terus mengupayakan agar kuota haji Indonesia tidak kurang dari seratus ribu. Dan dia Himan juga akan mengejar kepastian acuan pembatasan usia di bawah 65 tahun kepada Aran Saudi.
"Apakah saat tiba di Saudi atau saat Wukuf di Arafah? Demikian diuangkapkan Dirjen Haji Kemenag, Hilman Latief," katanya.
Pada kesempatan yang sama juga, Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan kesanggupannya jika kuota haji Indonesia sampai seratus ribu. Karena BPKH sebagai instansi pemerintah yang membiayai operasional haji.
"Kami adalah pelaksana tugas dari aspek pemenuhan biaya haji yang ditetapkan Kemenag dan DPR, berapapun jumlah kuota dan besaran biayanya, kami siap memenuhinya," kata Anggito dalam pertemuan itu.
Senada dengan Kemenag dan BPKH, anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha sangat antusias atas kuota satu juta yang diberikan Saudi. Komisi VIII akan segera membahas bersama Kemenag dalam panja BPIH meski kini dalam masa reses.
"Karena pembahasan haji merupakan hal yang sangat penting, maka kami akan tetap mengadakan rapat secara marathon bersama Kemenag dan BPKH agar segera bisa ditetapkan jumlah kuota dan besaran BPIH" ujar Muhammad Ali Ridho.
Artha menambahkan, guna merealisasikan inisiasi tersebut, Forum SATHU juga merencanakan keberangkatan ke Saudi Arabia untuk menyampaikan pesan dan aspirasi asosiasi haji anggotanya kepada Kementerian, Lembaga dan Badan Otoritas pelaksana haji khusus bahwa travel dan jamaah haji khusus Indonesia menyambut baik keputusan Menteri Haji Saudi tentang kuota haji bagi jamaah haji dunia dan siap mengoptimalkannya hingga 10 ribu kuota jamaah haji khusus.
"Kami Forum SATHU terdiri dari 6 asosiasi travel haji yaitu : Amphuri, Kesthuri, Asphurindo, Gaphura, Mutiara Haji dan Ampuh bersepakat dengan Dirjen Haji Kemenag, Kepala BPKH dan Komisi 8 DPR untuk bekerja cepat dan cermat mensukseskan haji pertama setelah 2 tahun terhenti karena pandemi. Perhatian kami pada jumlah kuota dan biaya agar jamaah yang antusias berangkat bisa terakomodir," kata Artha Hanif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
