REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengapresiasi penegasan sikap terkait pelaksanaan pemilu 2024. Namun dia juga menyayangkan sikap tersebut disampaikan setelah publik bereaksi.
"Disayangkan mengapa klarifikasi semacam itu baru muncul setelah timbul kegelisahan, keresahan, kemarahan, dan kekisruhan rakyat di sana sini," kata AHY dalam acara Silaturahim dan Kontemplasi Ramadhan Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/4/2022).
Menurutnya kekisruhan yang ditimbulkan akibat wacana penundaan pemilu tidak seharusnya terjadi. Wacana tersebut dinilai tidak produktif bagi bangsa. "Seharusnya energi bangsa difokuskan kepada upaya pemulihan ekonomi pascacovid," ujarnya.
AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat secara tegas menolak wacana penundaan pemilu. Menurutnya ide penundaan pemilu dinilai tidak relevan, dan mengada-ada.
"Lebih bahaya lagi kalau kotak pandora itu sudah dibuka, karena berikutnya apa kalau penundaan pemilu sudah digolkan, lalu presiden tiga periode, lalu empat periode, kenapa tidak seumur hidup sekalian," ucapnya.
Dirinya kerap diingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa kekuasaan itu menggoda. Karena itu penting bagi bangsa Indonesia belajar dari sejarah.
"Belajar dan ingat sejarah kita sendiri dan sejarah di dunia bahwa pemimpin yang lupa turun tahta, maka rakyat akan mengoreksinya dan biasanya pada akhirnya mereka akan turun tapi tanpa penghormatan," tuturnya.
Presiden Jokowi akhirnya berkata tegas terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang diembannya. Dia meminta semua jajarannya di Kabinet berhenti mengangkat-angkat lagi isu tersebut yang sudah bergulir sejak tiga bulan lalu.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan (penundaan Pemilu 2024, Red.), urusan perpanjangan (jabatan presiden, Red.)," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022) pekan lalu. Pernyataan ini disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, sehari setelahnya.
Penegasan Jokowi ini tentu saja menyenangkan hati. Sebab, sudah agak lama juga isu tersebut mengaduk-aduk emosi masyarakat luas yang tak ingin konstitusi negara dengan gampangnya diperlakukan semaunya oleh para petualang politik. Bukan tidak mungkin akan menyulut perpecahan di masyarakat bila wacana tersebut terus dipaksakan untuk diwujudkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
