REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan keputusan negaranya menandatangani pakta keamanan dengan China tidak akan merusak perdamaian dan keharmonisan di kawasan. Hal ini ia sampaikan di hadapan parlemen, Rabu (20/4/2022).
Sogavare mengkonfirmasi pakta tersebut telah ditandatangani menteri luar negeri dua negara. Satu hari setelah China mengumumkannya dalam konferensi pers rutin di Beijing.
Langkah ini dilakukan satu hari sebelum delegasi Gedung Putih yang dipimpin Koordinator wilayah Indo-Pasifik Kurt Campbell tiba di Honiara. Kedatangannya untuk menyoroti kekhawatiran Canberra tentang potensi keberadaan militer China di Kepulauan Solomon.
Negeri Kanguru terletak kurang dari 2.000 kilometer dari negara kepulauan Pasifik tersebut. Amerika Serikat (AS), Jepang, Selandia Baru dan Australia berbagi keprihatinan mengenai pakta keamanan tersebut.
"Dan merupakan risiko serius pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Gedung Putih dalam pernyataannya, Kamis (20/4/2022).
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pejabat dari tiga negara lainnya bertemu dengan Campbell di Honolulu, Hawaii. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan pakta itu belum disepakati dengan terbuka dan transparan. Anggota parlemen Kepulauan Solomon mendesak Sogavare mengungkapkan ketetapan dalam pakta keamanan itu.
Sogavare mengatakan pakta akan diungkapkan setelah "prosesnya" selesaikan. Ia menambahkan kerja sama keamanan dengan China tidak berhubungan langsung dengan negara atau aliansi lain.
"Melainkan situasi keamanan internal kami sendiri, saya meminta semua tetangga, teman dan mitra untuk menghormati kepentingan kedaulatan Kepulauan Solomon dengan menjamin keputusan ini tidak akan berdampak buruk atau merusak perdamaian dan harmoni di kawasan kami," katanya.
Sebuah dokumen rancangan pakta tersebut yang mencantumkan kemungkinan kapal angkatan laut China berlayar di Kepulauan Solomon menjadi tanda peringatan bagi Australia. Sebelumnya Sogavare mengatakan pada parlemen, pakta itu tidak akan mengizinkan China mendirikan pangkalan militer.
Pada Rabu (19/4/2022) kemarin ia mengatakan pakta keamanan untuk perlindungan infrastruktur. Setelah kerusuhan bulan November lalu merusak gedung-gedung dan menghilangkan nyawa.
"Izinkan saya menyakinkan rakyat Kepulauan Solomon kami mengadakan perjanjian dengan China dengan mata terbuka dipandu kepentingan nasional kami," katanya.
Oposisi-oposisi pemerintah Australia menilai Perdana Menteri Scott Morrison melakukan kegagalan diplomasi terburuk di Indo-Pasifik sejak Perang Dunia II. Ketua Partai Buruh Anthony Albanese mengatakan sudah jelas hubungan antara Australia dan Sogavare "rusak".
Menurutnya pemerintah Morrison harus bekerja sama lebih dalam untuk waktu lama. Australia menyediakan bantuan kebijakan pengamanan untuk Honiara di bawah perjanjian keamanan bilateral tahun 2017 dan misi pengamanan kawasan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
