REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dana Tanggap dan Pemulihan Covid-19 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalokasikan 1,7 juta dolar Amerika Serikat (AS) ke Indonesia untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan serta menawarkan solusi masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua. Kelompok inilah yang menanggung dampak lebih berat dari pandemi dan mengalami kesulitan dalam pemulihan.
Empat badan PBB yaitu ILO, UNAIDS, UNDP dan UNHCR bersinergi dalam proyek “Employment and Livelihood” selama lebih dari satu tahun terakhir untuk memberikan dukungan kepada penerima manfaat melalui tiga cara. Pertama, mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha, kedua, memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan, dan ketiga , mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.
Dalam acara penutupan proyek, Kepala Perwakilan PBB Indonesia Valerie Julliand mengatakan, meski proyek dan program 'Employment and Livelihood' beroperasi dalam waktu pendek, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan.
“PBB menetapkan target sangat tinggi dalam hal bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia,” kata kata Valerie, dalam acara diskusi daring yang diselenggarakan Katadata dan ILO, Rabu (20/4/2022).
Valerie mengatakan, dampak terberat dari Covid-19 menimpa masyarakat di Indonesia, khususnya para perempuan, anak muda, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, dan pengungsi. Proyek telah mengakselerasi pemulihan perekonomian untuk mereka yang tinggal di kawasan tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat melalui pengembangan kapasitas.
Dalam membangun tempat kerja yang inklusif terutama mengarusutamaan kesetaraan gender, program ini telah membangun kemampuan kewirausahaan dan berbagai keterampilan bagi lebih dari empat ribu perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal.
Setidaknya enam ribu sumber daya manusia (SDM), aparatur sipil negara (ASN), serta mitra sosial turut terlibat dalam pelaksaan proyek – yang juga turut berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB), khususnya dalam hal kesetaraan gender dan prinsip pemulihan ekonomi.
Dampak kesenjangan keterampilan pada pasar tenaga kerja akibat Covid-19 mendorong proyek untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha mempercepat tindakan pemulihan ekonomi secara inklusif.
Direktur ILO Michiko Miyamoto untuk Indonesia dan Timor Leste mengatakan, proyek singkat ini telah mencapai sebagian besar target bahkan melampauinya.
“Bootcamp bagi perusahaan rintisan telah diikuti oleh 98 start-ups. Pelatihan kewirausahaan secara daring juga berhasil menjangkau 1634 UMKM untuk pelatihan rencana bisnis dalam pengembangan produk dan jaringan,” kata Michiko.
Proyek satu tahunan ini ditutup dengan diskusi tripartit dengan pembahasan terkait strategi untuk mempromosikan pemulihan inklusif bersama dengan Vivi Yulaswati selaku Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Elly Rosita Silaban selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Danang Girindrawardana selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Dalam diskusi ini diharapkan Indonesia mengambil tindakan nyata dan mendorong inklusivitas, dan sektor swasta dan asosiasi bisnis perlu merespons ketidaksetaraan atau kesenjangan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Untuk informasi lebih lanjut terkait capaian proyek kunjungi: https://employmentandlivelihood.id/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
