REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir O. Pedersen mengatakan saat ini perwakilan pemerintah maupun oposisi belum mampu bersepakat dalam perundingan tentang konstitusi baru guna mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 11 tahun.
Pedersen mengungkapkan, perundingan konstitusi Suriah putaran kedelapan akan dilanjutkan di Jenewa, Swiss, pada akhir bulan ini. Tujuh putaran negosiasi sebelumnya tak membawa hasil apa pun.
“Selama bertahun-tahun, para pendahulu saya dan saya terus-menerus menyerukan gencatan senjata nasional dan solusi politik komprehensif yang dipimpin serta dimiliki Suriah, yang memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah, yang menghormati kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah. Tapi jujur saja, kami jauh dari solusi politik itu,” kata Pedersen saat berbicara di European Union's Sixth Brussels Conference, dikutip laman Middle East Monitor, Selasa (10/5/2022).
Menjelang putaran kedelapan, dia mengimbau perwakilan dari para pihak terkait menumbuhkan rasa kompromi dan keterlibatan konstruktif. Pedersen berharap mereka bisa fokus pada hal-hal yang dapat disetujui rakyat Suriah.
“Tentu saja saya berharap pada akhirnya Komite (Konstitusi Suriah) dapat membantu membangun kontrak sosial baru untuk membantu menyembuhkan luka konflik yang menghancurkan. Tapi bahkan jika warga Suriah menyetujui substansi reformasi konstitusi datau konstitusi baru, hal itu tidak dapat terungkap di dalam Suriah dengan cara yang benar-benar berarti, dengan kondisi seperti sekarang ini,” ucap Pedersen.
Dia mengatakan, dibutuhkan upaya untuk membangun lingkungan yang aman, tenang, dan netral di internal Suriah. Menurutnya, hal itu dapat dimulai dengan membangun kepercayaan, seperti mandate Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB. Pedersen mengungkapkan, perang selama 11 tahun di Suriah adalah bencana kemanusiaan yang menghancurkan. Lebih dari setengah populasi di sana terdampak dan puluhan juta warga terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga, bahkan Eropa.
"Ketika konflik di Suriah telah berkembang selama 11 tahun terakhir, kami telah menyaksikan penderitaan dan pelanggaran dalam skala besar; konflik kekerasan yang mengerikan yang melampaui semua norma," ujar Pedersen.
Perang turut menghancurkan perekonomian Suriah. Tak hanya menyengsarakan warga, kondisi itu turut memicu perpecahan dan ancaman terorisme yang berkelanjutan. Krisis-krisis tersebut bakal berlanjut jika perundingan antara para pihak yang bertikai tak membuahkan kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
