REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik didampingi Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Sumatera Barat (Sumbar) Sultanul Arifin baru-baru ini menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta jajarannya di Istana Gubernur Sumatera Barat. Pertemuan ini membahas situasi HAM di Sumatera Barat di antaranya penyelesaian persoalan-persoalan agraria yang terbanyak diadukan masyarakat kepada Komnas HAM RI.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, gagasan penyelesaian kasus-kasus konflik agraria melalui mekanisme mediasi yang bisa dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota hingga Propinsi. Dia mendorong, mediasi yang dikelola langsung oleh institusi daerah yakni Pemerintah Daerah bersama elemen kunci lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan masyarakat sipil.
"Mediasi semacam itulah yang diharapkan bisa menjadi mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan cepat," kata Ahmad dalam keterangan pers yang dikutip Republika pada Senin (16/5).
Ahmad menyatakan, pentingnya mediasi disertai koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus agraria. Hal ini, menurutnya, guna menghindari potensi konflik berujung kekerasan dalam perkara tersebut.
"Ini untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang bisa saja terjadi di tengah-tengah kasus agraria," ujar Ahmad.
Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong agar Pemprov Sumbar menjalankan saran mengenai penyelesaian konflik agraria itu. Komnas HAM mengingatkan urgensi mempertahankan hak ulayat di tanah Sumbar.
"Gubernur berperan dalam memberikan dukungan atas gagasan ini dan mengingatkan pentingnya tetap menghormati hak-hak ulayat yang merupakan pilar utama pertanahan dan agraria di Sumatera Barat," ujar Taufan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
