Selasa 17 May 2022 14:14 WIB

Pemerintah Siapkan Calhaj Sudah Divaksin Lengkap dan Tidak Lebih dari 65 Tahun

Pemerintah menyiapkan calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agung Sasongko
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Foto: Kemenag
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini mengikuti ketentuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, memastikan pemerintah sudah siap melayani calon jamaah haji mulai dari berangkat sampai kembali ke Tanah Air.

"Kita sudah siapkan skema dari A sampai Z termasuk skema protokol kesehatan yang disyaratkan, seperti harus minimal sudah vaksin lengkap atau dua kali vaksin," ujar Yaqut dalam keterangan persnya, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga

Yaqut mengatakan, ketentuan minimal divaksin lengkap ini harus dipenuhi oleh para calon jamaah haji yang akan berangkat. "Ini kita sudah usahakan terus, ikhtiarkan terus agar seluruh calon jamaah haji yang berangkat ke Saudi nanti sudah tervaksin sebanyak dua atau vaksin lengkap," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah kata Yaqut, akan mengupayakan jamaah haji yang berangkat berusia tidak lebih dari 65 tahun. Ini karena Pemerintah Saudi memberikan batasan usia di bawah 65 tahun.

"Ini kami pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun maka sistem mereka akan menolak, jadi pembatasan 65 tahun ini, syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi," kata Yaqut.

Sementara, terkait dengan pembiayaan, Yaqut mengatakan Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tidak lebih besar dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, biaya haji yang dibutuhkan sekitar Rp81,7 juta per jamaah atau Rp7,5 Triliun.

"Jamaah haji membayar sekitar 39,9 juta per jamaah. Jadi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR," ujar Anggito.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement