IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof Nizar Ali meminta agar Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) untuk sensitif terhadap kebutuhan jamaah haji selama di Tanah Suci.
Nizar menjelaskan, petugas harus proaktif melihat kondisi di lapangan. Menurut dia, permintaan layananan seharusnya jangan datang dari jamaah tetapi berasal dari inisiatif petugas. “Petugas harus punya sensitivitas,”ujar Nizar saat menutup Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad (22/5).
Menurut Nizar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas dalam melayani jamaah. Pertama, petugas harus tetap prima dalam memberi pelayanan untuk memuaskan jamaah haji. Dia menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan jamaah haji Indonesia pada 2019 yang mencapai skor 85 seharusnya menjadi cermin dari petugas tahun ini untuk meningkatkan pelayanan. Dia pun meminta indeks kepuasan jamaah bisa naik setidaknya hingga 86.
Nizar menjelaskan, jamaah haji Indonesia dikenal sebagai jamaah yang tertib dan ramah. Hal tersebut seharusnya bisa menjadi modal bagi petugas untuk memaksimalkan kualitas pelayanan. “Selama ini jamaah haji kita menempati jamaah yang sangat baik di mata dunia karena dikenal ramah, santun dan tertib Jadi modal petugas dalam melayani jamaah,”jelas dia.
Keuntungan lainnya, ujar Nizar, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan pembatasan usia maksimal hingga 65 tahun. Dia berharap, adanya aturan tersebut bisa menekan tingkat kematian jamaah haji yang selalu mencapai rata-rata 2 per mil.
Nizar juga membeberkan beberapa kasus yang bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, ujar dia, jangan sampai kunci kamar diberikan kepada yang tidak berhak. Dia menegaskan, panitia harus memastikan agar kunci kamar diberikan kepada ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu. Saat kunci diberikan kepada yang tidak berhak, ujar dia, maka kamar yang ditempati jamaah berpotensi tak sesuai dengan kapasitas. “Kamar untuk empat orang jadi ditempati oleh dua orang. Itu tidak boleh terjadi,”ujar dia.
Kasus lainnya yakni tentang safari wukuf. Dia menjelaskan, petugas harus memastikan jamaah yang hendak safari wukuf untuk menjalankan safari wukuf sesuai dengan waktu yang ditentukan syariat. Dia menjelaskan, koordinasi dan konsolidasi dari petugas bimbingan ibadah dan petugas kesehatan menjadi kunci agar terhindar permasalahan ini.
Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menjelaskan, bimtek yang berlangsung dari 16-22 Mei diikuti oleh 674 calon petugas haji. Komposisinya yakni 448 berasal dari penunjukkan Kementerian Agama sementara 226 sisanya dari Kementerian Kesehatan. Menurut dia, para calon petugas ini sudah mengikuti materi, diskusi hingga gladi posko yang disesuaikan dengan kondisi di Tanah Suci. Arsad menjelaskan, mereka bahkan sama-sama merasakan panas yang mirip dengan di Tanah Suci.
“Karena itu kami mengusulkan kepada menteri agama agar mereka dapat dijadikan petugas,”jelas Arsad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
