REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- China dan Rusia memveto sanksi PBB terhadap Korea Utara (Korut) atas uji coba rudal balistik baru. Langkah ini memecah Dewan Keamanan untuk pertama kalinya sejak PBB memberlakukan sanksi pada Pyongyang pada 2006 lalu.
Tiga belas anggota Dewan Keamanan lainnya setuju pada sanksi yang diusulkan Amerika Serikat (AS) tersebut untuk melarang ekspor minyak dan tembakau Korut. Sanksi ini juga akan memasukan kelompok peretas Lazarus yang menurut AS dekat dengan Korut ke dalam daftar hitam.
Pemungutan suara digelar satu hari setelah Korut menembakan tiga rudal beberapa saat setelah Presiden AS Joe Biden mengakhiri kunjungannya ke AS. Salah satu rudal yang ditembakan merupakan rudal jarak-jauh antar-benua (ICBM).
Tembakan rudal tersebut merupakan uji coba senjata terbaru Korut yang dilarang Dewan Keamanan. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan hasil pemungutan suara itu "hari yang mengecewakan" bagi dewan.
"Dunia menghadapi bahaya nyata dan jelas dari DPRK (Korut), kebungkaman dan sikap diam Dewan tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman, bila ada, DPRK semakin berani," katanya, Kamis (26/5/2022).
Ia mengatakan Washington menemukan Korut menggelar enam peluncuran rudal jarak jauh ICBM pada tahun ini. "(Serta) dengan aktif menyiapkan uji coba nuklir," tambahnya.
Selama 16 tahun terakhir Dewan Keamanan dengan stabil dan suara bulat meningkatkan sanksi untuk memotong dana Pyongyang membangun senjata nuklir dan program rudal balistik. Sanksi-sanksi terhadap Korut diperketat pada 2017.
Sejak itu China dan Rusia mendorong agar sanksi-sanksi diperlunak dengan alasan kemanusiaan. Kedua negara itu sudah menunda sejumlah tindakan Dewan Keamanan melalui rapat komite tertutup.
Veto pada Kamis kemarin merupakan langkah pertama mereka merusak kebulatan suara mengenai Korut secara terbuka.
"Sanksi-sanksi baru yang diperkenalkan terhadap DPRK merupakan jalan mati, kami menekankan ketidakefektifan dan tidak manusiawi memperketat sanksi menekan Pyongyang," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.
Baca juga : Putra Ridwan Kamil Hilang Terseret Arus Saat Berenang di Sungai
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan terhadap Korut tidak akan membantu. "(Hanya akan mengarah pada dampak yang lebih negatif dan meningkatkan ketegangan," katanya.
"Situasi di Semenanjung berkembang menjadi sekarang karena kebijakan AS yang plin-plan dan kegagalan untuk menegakan hasil dialog sebelumnya," kata Zhang di Dewan Keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
