REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) tidak akan bergabung dengan Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow atas konflik di Ukraina. Dia sangat mengapresiasi sikap yang diambil GCC.
Lavrov berpendapat, negara anggota GCC memahami dengan baik aspek situasi internasional yang terkait dengan isu seputar Ukraina. “Kami menghargai dan menegaskan kembali hari ini sekali lagi (bahwa kami berterima kasih atas) posisi seimbang yang mereka ambil terhadap masalah ini di forum internasional, dan dalam praktiknya, menolak bergabung dengan sanksi sepihak Barat yang tidak sah yang diperkenalkan terhadap Rusia,” kata Lavrov saat melakukan konferensi pers dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Rabu (1/6/2022).
Dia mengungkapkan, Rusia dan negara anggota GCC hendak meningkatkan kembali kemitraan mereka. "Kami menegaskan kembali fokus kami pada pengembangan komprehensif kemitraan kami, termasuk dalam kondisi baru yang muncul dalam ekonomi dunia dalam konteks kebijakan rekan-rekan Barat kami," ucap Lavrov, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Sementara itu, negara anggota GCC menyerukan solusi politik untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan secara terbuka mengatakan kepada Lavrov bahwa negaranya siap membantu Rusia-Ukraina menyelesaikan konflik secara damai.
Selain Saudi, negara anggota GCC adalah Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Oman, Kuwait, dan Bahrain. Pernyataan Lavrov tentang sikap GCC yang tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia muncul sehari setelah Uni Eropa mengesahkan paket sanksi baru terhadap Moskow.
Paket sanksi keenam yang disahkan perhimpunan Benua Biru yakni embargo parsial terhadap komoditas minyak Rusia. Tiga negara anggota Uni Eropa, yakni Hungaria, Slovakia, serta Republik Ceko diberi pengecualian dan tetap diperkenankan memperoleh pasokan minyak Rusia yang dikirim lewat pipa Druzhba.
Keputusan embargo yang sudah diperdebatkan selama berminggu-minggu bertujuan menghentikan 90 persen impor minyak mentah Rusia ke 27 negara anggota Uni Eropa. Hal itu akan berlaku penuh akhir tahun ini. "Sanksi itu memiliki satu tujuan yang jelas: Untuk mendorong Rusia mengakhiri perang ini, untuk menarik pasukannya, serta untuk menyetujui perdamaian yang masuk akal dan adil dengan Ukraina," kata Kanselir Jerman Olaf Scholz.
Embargo yang dilakukan perhimpunan Benua Biru akan menjadi sanksi paling keras terhadap Moskow sebagai konsekuensinya menyerang Ukraina. Namun di sisi lain, sanksi tersebut bakal turut mempengaruhi Uni Eropa. Pada 2020, Rusia merupakan pemasok seperempat impor minyak Uni Eropa. Sementara Eropa adalah tujuan hampir setengah dari ekspor minyak mentah dan produk minyak Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
