REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) memperkirakan, persenjataan nuklir global bakal tumbuh dalam satu dekade mendatang. Hal itu akan menjadi momen pertama peningkatan sejak berakhirnya Perang Dingin.
Dalam SIPRI Yearbook 2022 yang dirilis Senin (13/6/2022), sembilan negara bersenjata nuklir di dunia, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara (Korut) disebut terus memodernisasi serta memperluas persenjataan nuklir mereka pada tingkat yang berpotensi meningkatkan persenjataan mereka selama dekade berikutnya. "Ada indikasi yang jelas bahwa pengurangan yang menjadi ciri persenjataan nuklir global sejak akhir Perang Dingin telah berakhir," kata Direktur Program Senjata Pemusnah Massal SIPRI Wilfred Wan dalam laporan tersebut, dikutip Anadolu Agency.
Menurut Wan, semua negara bersenjata nuklir memperluas atau meningkatkan kapasitas persenjataan mereka. Hal itu dibarengi dengan penajaman retorika nuklir oleh negara-negara terkait. “Ini adalah tren yang sangat mengkhawatirkan,” ucapnya.
Menurut SIPRI, Rusia dan AS sama-sama memiliki lebih dari 90 persen dari semua senjata nuklir. Sementara tujuh negara lainnya sedang mengembangkan atau menggunakan sistem senjata baru. Cina, khususnya, sedang dalam proses memperluas persenjataan nuklirnya secara substansial. SIPRI mengungkapkan, berdasarkan pantauan citra satelit Negeri Tirai Bambu sedang membangun lebih dari 300 silo rudal baru.
Oleh karena itu SIPRI menilai, beberapa hulu ledak nuklir tambahan diperkirakan telah ditugaskan ke pasukan operasional militer China tahun lalu. Hal itu menyusul pengiriman peluncur bergerak baru dan kapal selam.
Awal tahun ini, China memang telah mengumumkan bahwa mereka akan terus memodernisasi persenjataan nuklirnya. Hal itu disampaikan setelah Beijing dan empat negara kekuatan nuklir lainnya, yakni Prancis, Inggris, AS, dan Rusia berkomitmen menghindari terjadinya perang nuklir.
“China akan terus memodernisasi persenjataan nuklirnya untuk masalah keandalan dan keamanan,” kata direktur pengendalian senjata utama di Kementerian Luar Negeri China, Fu Chong, dalam sebuah pernyataan kepada awak media pada 4 Januari lalu, dilaporkan Xinhua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
