REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mempermudah izin investasi atau berusaha. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendukung masa pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lebih terkendalinya kasus pandemi dalam negeri.
"Pemulihan ekonomi yang utama untuk daerah, tolong belanja APBD-nya dibelanjakan," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri saat memberi arahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sabtu (18/6).
Tito menjelaskan, belanja APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah, kata Tito, harus direalisasikan agar memperbanyak peredaran uang di masyarakat.
Sebab, peredaran uang tersebut akan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga dapat meningkat. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta yang sempat terpuruk akibat pandemi."Konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Namun kata Tito, berdasarkan data yang diterimanya, hingga saat ini angka realisasi belanja daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai masih rendah. Karena itu, dia mendorong agar daerah dapat terus berupaya meningkatkan realisasi tersebut.
Kepala daerah, kata Tito, perlu membangun komunikasi dengan jajarannya terkait upaya peningkatan realisasi anggaran. Kepala daerah juga perlu meninjau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasinya masih rendah untuk mengetahui kendala sekaligus mencari solusi penanganannya."Cek mana OPD atau kepala dinas yang letoi-letoi belanjanya, cek masalahnya, kemudian dorong untuk belanjakan anggarannya," kata dia.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah agar mempermudah izin investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tito mengatakan, pemerintah saat ini telah berupaya memotong rantai proses perizinan, salah satunya dengan mengalihkan sejumlah jabatan struktural ke fungsional.
Karena itu, dia meminta agar daerah tak mempersulit izin berinvestasi. Terlebih, kata Tito, daerah tidak mungkin akan survive jika hanya mengandalkan APBD."Peran swasta sangat penting," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
