REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemilihan parlemen Prancis pada Ahad (19/6/2022) akan menjadi pertaruhan yang sulit bagi Presiden Emmanuel Macron. Pasalnya ia perlu memenangkan pemilihan ini agar agenda reformasi yang ia janjikan dapat berjalan lancar.
Tempat pemungutan suara (TPS) dipukul pukul 08.00 waktu setempat dan ditutup pukul 20.00. Pemilihan ini dapat mengubah wajah politik Prancis. Lembaga survei memprediksi partai-partai pendukung Macron akan meraih banyak kursi.
Namun mereka tidak menjamin koalisi pemerintah mencapai ambang batas 289 kursi untuk menjadi mayoritas absolut. Jajak pendapat juga melihat ekstrem kanan tampaknya akan meraih sukses terbesar mereka dalam beberapa dekade sementara aliansi partai-partai hijau-kiri akan menjadi kelompok oposisi terbesar. Partai konservatif akan menjadi kingmakers.
Apabila koalisi Macron gagal menjadi mayoritas maka akan membuka periode ketidakpastian yang hanya dapat dipecahkan melalui pembagian kekuasaan antara partai yang tidak terjadi selama beberapa dekade belakangan di politik Prancis atau hasilnya akan memicu kebuntuan dan pemilihan diulang. Macron yang ingin menaikkan usia pensiun mendorong agenda pro-bisnis dan integrasi Uni Eropa memenangkan periode kedua pada bulan April selain Francois Mitterand pada tahun 1988.
Biasanya setelah memilih presiden, pemilih Prancis akan menggunakan pemilihan legislatif untuk mengamankan posisi presiden. Macron dan sekutu-sekutunya masih dapat mempertahankan tradisi itu.
Namun bangkitnya sayap kiri memberikan tantangan yang berat. Begitu pula inflansi yang menaikkan biaya hidup. Kedua hal ini dianggap mengubah lanskap politik Prancis. Jika Macron dan sekutu-sekutunya gagal menjadi mayoritas dengan beberapa kursi di parlemen, mereka dapat menarik konservatif atau moderat-kanan.
Apabila mereka kalah telak, mereka dapat menarik konservatif ke dalam aliansi atau menjalankan pemerintah minoritas. Akibatnya mereka harus menegosiasikan undang-undang untuk setiap kasus dengan partai lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
