IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Baznas RI, Muhammad Nadratuzzaman Hosen mengungkapkan, zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) memiliki potensi tinggi yang dapat digunakan untuk memberdayakan umat. Hal ini dia sampaikan secara daring dalam acara 'International conference zakat, infaq, sodaqoh, and waqf for the people empowerment', pada Senin (20/6/2022).
"Dalam konteks Indonesia, Ziswaf memiliki potensi yang tinggi. Oleh karena itu, Ziswaf tentunya dapat menjadi bantuan bagi negara untuk program kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ziswaf juga bisa memberdayakan umat atau masyarakat," kata M Nadratuzzaman.
Nadratuzzaman mengungkapkan, dalam hal ketimpangan ekonomi, pandemi menjadi ujian terbesar setelah krisis keuangan 1998. Organisasi Perburuhan internasional sebagaimana dikutip Bahuet (2020) memperkirakan sekitar 195 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19.
Dia melanjutkan, dalam konteks Indonesia, berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas, pengangguran di Tanah Air diprediksi akan meningkat sebesar 4,22 juta orang atau setara dengan 7,8 hingga 8,5 persen dari total angkatan kerja.
Mengutip Bahuet, dia mengatakan, akses ke fasilitas kesehatan terbatas, sementara masalah kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Nadratuzzaman mengatakan, fakta-fakta tersebut tentunya akan memperlebar ketimpangan antar masyarakat tidak hanya dari aspek kondisi ekonomi, tetapi juga banyak aspek lainnya seperti sosial, kesehatan, psikologis dan banyak lagi.
"Di sisi lain, sebagai agama yang lengkap, Islam memiliki alat keuangan yang unik untuk membantu memberdayakan masyarakat termasuk selama situasi yang tidak pasti seperti pandemi Covid-19. Dalam Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf diakui memiliki peran yang cukup signifikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat," ucap Nadratuzzaman.
"Ziswaf telah terbukti berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dari segi sosial ekonomi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembiayaan fasilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk kesehatan dan pendidikan," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
