Kasus Covid-19 Kembali Naik, DPR : Jangan Lengah, Pandemi Sulit Ditebak

Pemerintah perlu menyampaikan ke masyarakat pandemi masih perlu diperhatikan

Selasa , 21 Jun 2022, 16:48 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran Kota Makassar membagikan masker kepada pengendara saat melakukan kampanye disiplin protokol kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Kampanye tersebut sebagai upaya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di daerah itu.
Foto: Antara/Arnas Padda
Petugas Pemadam Kebakaran Kota Makassar membagikan masker kepada pengendara saat melakukan kampanye disiplin protokol kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Kampanye tersebut sebagai upaya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di daerah itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan semua pihak agar serius mewaspadai lonjakan kasus Covid-19. Ia mengatakan, kenaikan Covid-19 pada pekan terakhir ini, menunjukkan bahwa sebenarnya Covid-19 masih sangat dinamis dan juga tidak bisa diprediksi.

“Pandemi masih berlangsung dan sulit ditebak kapan berakhir. Dalam kondisi yang serba tak pasti ini, kita harus berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, jangan terlalu cepat menganggap Covid-19 sudah tidak ada atau tidak berbahaya lagi. Anggapan seperti itu salah besar, karena Covid-19 masih beresiko, khususnya bagi lansia,” ungkap Rahmad Handoyo, Selasa (21/6/2022)

Baca Juga

Rahmad menjelaskan pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat, kondisi pandemi saat ini masih perlu perhatian. Ia juga meminta masyarakat tidak lengah dengan kondisi saat ini."Pandemi masih dinamis sehingga lonjakan sangat memungkinkan. Apalagi, Minggu lalu ada sub varian Omicron BA.4 dan BA.5.H. Kita tahu varian ini cepat menular meski gejala beratnya tidak seberat Omicron varian lainnya bukan berarti kita berleha-leha,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah agar meningkatkan vaksinasi. Pasalnya saat ini, capaian vaksinasi nasional masih di bawah 70 persen sesuai standar WHO. Rahmad juga mengkritisi pernyataan para epidemiolog yang menyarankan pemerintah agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Apalagi diungkapkan saat ini sudah tidak darurat ditengah peningkatan kasus harian Covid-19 beberapa pekan belakangan ini. Rahmad justru menyangsikan etika komunikasi epidemiolog tersebut dengan menyebut saat ini tak lagi darurat diberlakukan PPKM. Apalagi, melihat situasi saat ini yang dihadapkan dengan peningkatan kasus Covid-19.

"Saya kira para epidemiolog juga harus lebih hati-hati terutama yang kemarin diajak diskusi soal rekomendasi PPKM untuk dihentikan atau diganti dengan yang lain," ujarnya.

Menurut Rahmad, pernyataan itu sedikit banyak akan mengganggu psikologis masyarakat. Bisa saja kata dia, masyarakat berpikir seolah-olah Covid-19 sudah tidak ada. Seolah-olah Covid-19 sudah bisa dikendalikan dengan baik dan tidak terjadi lonjakan.

Terakhir, Rahmad juga mengimbau masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Meski ada pelonggaran dan penyesuaian di tempat umum tidak wajib memakai masker bukan berarti bebas tidak bermasker kan tidak wajib artinya sukarela, tapi tetap disarankan pakai masker di tempat umum di ruang tertutup wajib,” katanya.