IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sertifikasi Halal merupakan salah satu program prioritas nasional yang digulirkan pemerintah. Karenanya, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mewujudkannya, termasuk Pemerintah Daerah.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Halal Pemerintah Daerah Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau.
"Kita ingin Indonesia menjadi produsen halal terbesar sebagaimana misi Presiden dan Wapres. Saat ini, pemerintah menargetkan ada 10 juta produk bersertifikasi halal. Ini berat. Tapi jika kolaborasi dan sinergi dilakukan seluruh Indonesia, kita pasti bisa," ujar dia dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (30/6).
Turut hadir mendampingi Aqil, Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mahyudin.
Aqil menambahkan, saat ini Halal sudah menjadi tren global, bukan lagi domestik. Halal bukan hanya etika agama, tapi sudah jadi standar global.
"Hal ini meliputi mutu, kualitas, higienitas. Jika label halal disematkan di kemasan, orang mempersepsi produk tersebut baik, bermutu, dan bersih atau sehat," kata Aqil.
Maka tak heran, saat ini Sertifikasi Halal menjadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Halal disebut sudah menjadi sebuah industri. Karenanya, pihaknya berharap sinergi dan kolaborasi seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bisa terbangun.
"Karena jelas dampaknya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat amat besar. Kami berharap Pemprov Riau juga dapat mendorong percepatan Sertifikasi Halal di sini," lanjut dia.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Gubernur Riau, yang diwakili Asisten I Masrul Kasmy. Hal ini diikuti oleh 57 orang peserta dari Sekda Provinsi Riau, Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas, Perguruan Tinggi, Pengurus Organisasi Keagamaan, serta pengusaha dan undangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
