REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan, bakal meluncurkan produk minyak goreng curah kemasan sederhana atau Minyakita pada Rabu (6/7/2022). Produksi minyak curah dengan kemasan diharapkan akan mempermudah proses distribusi hingga ke wilayah timur Indonesia.
"Besok, teman-teman kita akan launching minyak goreng curah kemasan," kata Zulhas, sapaan akrabnya di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (5/7/2022).
Meski minyak goreng curah dijual dalam bentuk kemasan, harga yang diterima konsumen tetap Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg. Namun, merek dagang yang digunakan hanya Minyakita yang merupakan merek milik pemerintah.
Produsen swasta maupun BUMN yang ingin memproduksi minyak curah kemasan dapat menggunakan hak merek tersebut.
Zulhas mengatakan, sejauh ini rata-rata harga minyak goreng curah khusus di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi sudah tercapai Rp 14 ribu per liter sesuai target pemerintah.
Hanya saja, wilayah Papua dan Maluku masih cukup tinggi hingga Rp 20 ribu per liter. Zulhas mengungkapkan, tingginya harga di wilayah timur bukan karena pasokan minyak goreng yang terbatas, melainkan biaya logistik.
Pengangkutan minyak goreng curah membutuhkan fasilitas tertentu dalam jumlah besar dan memakan biaya lebih tinggi dari pengiriman minyak goreng kemasan.
"Memang masalah logistik di Papua dan Maluku belum mampu kita atasi. Oleh karena itu kita coba dengan minyak goreng Rp 14 ribu lalu kita akan kemas dengan sederhana. Mungkin bisa lebih murah," katanya.
Direktur Bahan Pokok dan Penting, Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menambahkan, sejauh ini sudah ada lebih dari 28 produsen minyak goreng yang siap memproduksi Minyakita. Ia optimistis, jumlah produsen yang mendaftar akan terus bertambah.
Sebab, pemerintah akan memberikan insentif bagi produsen yang mau mengikuti program tersebut. Itu sebagai kompensasi dari pemerintah karena biaya pengemasan ditanggung oleh masing-masing pelaku usaha.
Namun, ia belum dapat menjelaskan detail soal insentif tersebut. "Nanti dulu, ini tinggal menunggu diundangkan karena harus proses di Kemenkumham," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
