REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidensi G20 Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Talkshow The Jakarta Post Spotlight #12: G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara. “Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia, terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.
Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.
Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.
Dalam menghadapi ancaman akan inflasi ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang dapat muncul dari konflik tersebut.
Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. “Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” terang Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022 Dr. Juan José Daboub menyatakan, dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina.
“Bahkan saya kira UMKM dapat beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan besar, karena lebih mudah untuk menggerakkan kapal kecil dibandingkan kapal yang lebih besar,” ujar Dr. Daboub yang merupakan mantan Managing Director World Bank.
Optimisme ini muncul dari pengelolaan anggaran yang sangat baik dan kinerja Pemerintah Indonesia selama ini. Bahkan ketika ada beberapa negara yang tidak memiliki dana, namun Pemerintah Indonesia masih memiliki cadangan yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Namun yang tidak kalah penting menurut Dr. Daboub, adalah memastikan bantuan ekonomi yang disalurkan dapat diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Berangkat dari kesuksesan tersebut, Dr. Daboub juga menyampaikan bahwa Trade & Investment Task Force B20 sudah merancang empat program utama sebagai turunan dari tiga pilar Presidensi G20. Salah satunya, mendorong negara-negara yang terlibat di dalamnya untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan global agar meningkatkan produktivitas UMKM.
"B20 juga ingin mendorong lebih banyak investasi yang masuk, memanfaatkan standar dagang internasional dan memaksimalkan transformasi teknologi digital dalam mencapai target tersebut," tutup Dr. Daboub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
