REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--B20 Indonesia Digitalization Task Force sukses menggelar forum dialog G20-B20 secara hybrid, Kamis (7/7/2022) di Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah rekomendasi yang disiapkan B20 Indonesia Digitalization Task Force selama beberapa rangkaian diskusi panel yang sudah dijalankan.
Dalam dialog yang dihadiri para pemimpin bisnis global ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia/Chairman B20 Indonesia Arsjad Rasjid bersama Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani serta B20 Indonesia Digitalization Task Force Chair Ririek Adriansyah memberikan pandangan dan membuka forum ini.
Selain itu, hadir juga Menteri Kominfo RI Johnny G Plate, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Kiki Yuliati, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah dan G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair Mira Tayyiba.
Dalam pidato kuncinya, Menteri Kominfo RI Johnny G Plate mengapresiasi langkah dan rekomendasi yang diajukan B20 Digitalization Task Force dalam Dialog B20-G20. Menurut Menkominfo, dunia saat ini terus terdigitalisasi dan ekonomi digital akan semakin besar di pasar global.
"Kendati kita diperlihatkan dengan potensi ekonomi yang luar biasa besar, ada tantangan di depan mata yang juga harus kita hadapi bersama, tentunya dengan kolaborasi publik-swasta. Salah satunya mengenai kesenjangan digital, khususnya di negara-negara berkembang," kata Plate, Kamis (7/7/2022).
Pemerintah kata Plate, sangat terbantu dengan bahasan dan rekomendasi dari B20 Digitalization Task Force yang sejalan dengan visi utama Presidensi G20 Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Senada dengan Menkominfo, Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Chairman B20 Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut, dunia telah berubah karena disrupsi teknologi. Sekitar 52 persen perusahaan telah bangkrut atau diakuisisi karena tidak bisa mengikuti tren digitalisasi.
Arsjad mengatakan di Indonesia, hal itu juga terjadi namun bukan hanya kepada perusahaan besar tapi juga UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Terdapat 64,2 juta UMKM, yang berkontribusi 61 persen terhadap PDB atau lebih dari Rp 8,5 triliun serta menyediakan lapangan kerja bagi 97 persen angkatan kerja.
"Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir 80-90 persen UMKM terutama saat PPKM. Namun di sisi lain, pandemi ini menjadi berkah tersendiri bagi sebagian UMKM terutama yang berhasil bertransisi ke e-commerce atau mengadopsi penjualan secara digital," kata Arsjad.
Menurut survei BI 2021, 20 persen UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan mendigitalkan bisnisnya dan berhasil memanfaatkan media pemasaran online. Artinya, kata Arsjad, melalui digitalisasi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berikutnya hingga USD 150 miliar tahun 2025 sekaligus berpotensi menambah 20 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Arsjad mengatakan kita harus mengatasi tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang memang masih belum merata secara geografis dan berpusat di kota-kota besar. Tantangan kedua kurangnya keterampilan digital atau literasi digital yang akan membuat Indonesia menghadapi kekurangan 9 juta pekerja terampil di sektor teknologi digital.
Inisiatif dari Kadin Indonesia
Untuk mengatasi tantangan ini, Arsjad mengatakan Kadin Indonesia telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk memberdayakan, mendidik, dan mempercepat literasi digital untuk bisnis dan UMKM melalui Platform WikiWirausaha dan Gugus Tugas Kejuruan yang membantu pemerintah mengubah kurikulum pendidikan kejuruan nasional untuk menerapkan keterampilan digital yang relevan dengan industri di masa depan.
"Kami mengajak komunitas bisnis dapat mengambil bagian dalam berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas di seluruh negeri, mendukung dan memberikan masukan terhadap revitalisasi program kejuruan nasional agar lebih digital serta menyediakan magang di industrinya," ujar Arsjad.
Sementara itu dalam pidato pembukaan, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan dialog B20-G20 ini dirancang untuk menjadi platform bagi kolaborasi publik dan bisnis untuk menyampaikan keprihatinan mereka dan mengusulkan solusi mereka. Dialog ini, kata Shinta diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang konkret.
"Saya sangat optimis bahwa rekomendasi kebijakan kami akan membawa kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat di masa depan. Sepanjang prosesnya, perumusan rekomendasi kebijakan ini penuh dengan perdebatan dan argumen yang saling bertentangan, yang mampu mendorong keragaman pemikiran dan aspirasi dari lebih dari dua puluh negara, dengan keadaan dan kemampuan yang berbeda," jelas Shinta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
