Warga Desa Adat Intaran Sanur bersama akvitis lingkungan menggelar aksi budaya dan memajang tulisan penolakan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan mangrove saat unjuk rasa di Denpasar, Bali, Kamis (14/7/2022). Unjuk rasa tersebut meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencabut segala perizinan sekaligus menghentikan rencana pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. (FOTO : ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo)
Warga Desa Adat Intaran Sanur bersama akvitis lingkungan menggelar aksi budaya dan memajang tulisan penolakan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan mangrove saat unjuk rasa di Denpasar, Bali, Kamis (14/7/2022). Unjuk rasa tersebut meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencabut segala perizinan sekaligus menghentikan rencana pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. (FOTO : ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo)
Warga Desa Adat Intaran Sanur bersama akvitis lingkungan memajang tulisan penolakan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan mangrove saat unjuk rasa di Denpasar, Bali, Kamis (14/7/2022). Unjuk rasa tersebut meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencabut segala perizinan sekaligus menghentikan rencana pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. (FOTO : ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo)
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Warga Desa Adat Intaran Sanur bersama akvitis lingkungan memajang tulisan penolakan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan mangrove saat unjuk rasa di Denpasar, Bali, Kamis (14/7/2022). Unjuk rasa tersebut meminta Gubernur Bali Wayan Koster untuk mencabut segala perizinan sekaligus menghentikan rencana pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
