Legislator Dorong Pemerintah Kedepankan Penegakan Hukum ke KKB

Pendekatan hukum berdasarkan pemberantasan terorisme dinilainya lebih tepat

Rabu , 20 Jul 2022, 15:44 WIB
Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz menembak mati pimpinan teroris KKB Ndeotadi bernama Toni Tabuni yang terlibat dalam penembakan Kabinda Papua Mayjen anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha.
Foto: Antara
Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz menembak mati pimpinan teroris KKB Ndeotadi bernama Toni Tabuni yang terlibat dalam penembakan Kabinda Papua Mayjen anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah bergerak layaknya kelompok terorisme di Papua. Karenanya, ia mendukung adanya pendekatan hukum lewat aparat yang berwenang untuk mengatasi konflik di sana.

"Saya melihat bahwa kemudian yang di kedepankan adalah pendekatan penegakan hukum ya, karena itu istilahnya pun mulai dengan istilah dari OPM menjadi KKB dan tahun yang lalu bahkan kemudian dimulai oleh BIN saya kira ya disematkan istilah kelompok separatis teroris," ujar Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca Juga

Pendekatan hukum berdasarkan pemberantasan terorisme dinilainya lebih tepat, ketimbang menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi KKB. Jika pendekatan militer terus dilakukan, bukan tak mungkin akan ada nyawa yang hilang, baik dari TNI, Polri, KKB, ataupun warga sipil.

"Ketika pendekatanya itu pendekatan perang pendekatan militer, itu pasti isu separatisme Papua atau pemisahan Papua dari NKRI itu akan malah justru menguat," ujar Arsul.

Namun, tantangan utama dalam melakukan pendekatan hukum adalah kerja Polri untuk mengatasi KKB. Mulai pengerahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri hingga Brigade Mobil (Brimob).

"Sebisa mungkin tetap pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan perang atau militer. Pendekatan penegakan hukum bukan berarti TNI tidak berperan, tetapi TNI berperan membackup sepenuhnya kepolisian," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Papua Yorrys Raweyai menilai, kelompok kriminal bersenjata (KKB) tengah berusaha memecah-belah kehidupan masyarakat yang dinilainya berangsur harmonis di Papua. Tujuannya untuk membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama warga.

"Aksi-aksi KKB sedang memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan," ujar Yorrys.

Ia menduga, aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua. Tidak hanya menyasar orang asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini bekerja di sana.

"KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua," ujar Yorrys.