Jumat 22 Jul 2022 06:25 WIB

Mencari Cawapres KIB dari Non Parpol

Pemilihan calon wakil presiden dinilai penting.

Mencari Cawapres KIB dari Non Parpol. Foto: Politik (ilustrasi)
Foto: onditmagazine.medium.com
Mencari Cawapres KIB dari Non Parpol. Foto: Politik (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti SMRC, Sirojuddin Abas menilai, wajar apabila Golkar menyodorkan nama Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Terlebih, hal itu sudah diputuskan dalam forum resmi parpol yakni Rakernas dan Munas.

Menurut dia, saat ini kesempatan emas untuk Airlangga untuk bekerja lebih baik. Tujuannya, supaya lebih dikenal dan disukai pemilih. 

Baca Juga

“Itulah dua syarat utama agar dia bisa meningkatkan elektabilitasnya,” jelas Sirojuddin, Kamis (21/7/2022)

Menurut dia, pemilihan calon wakil presiden menjadi sangat penting. Guna membantu mendongkrak elektabilitas Airlangga nantinya. Menurut dia, ada beberapa nama potensial yang sudah beredar. 

Misalnya, kata dia, nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.  

“Jika dipasangkan dengan Airlangga, mereka punya kontribusi yang berbeda. Tergantung pula apakah Airlangga ditempatkan di nomor 1 atau 2,” tegas Sirojuddin.

Dia menekankan, simulasi pasangan Capres/Cawapres tidak hanya ditentukan oleh kualitas pasangan. Tetapi juga oleh sejumlah faktor lain. Misalnya, konteks makro-politik, ekonomi dan keamanan nasional. 

“Juga faktor siapa pasangan yang akan dihadapinya. Sebab, setiap tokoh biasanya memiliki kekuatan basis dukungan yang khas,” tambah dia.

Jika ingin menghindari risiko politik identitas, kata dia, maka sebaiknya lihat juga rekam jejak calonnya. 

"Tetapi itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah komitmen kuat dari elite-elite pimpinan partainya untuk tidak menggunakan isu SARA untuk memenangkan kompetisi politik,” ujar dia lagi.

Jika pimpinan partai tidak punya komitmen kuat untuk menghindari itu, tambah dia, calon tidak akan bisa menahan dorongan pengusungnya untuk menggunakan taktik politik berbasis SARA tersebut.

Sebelumnya, Ketum PPP Suharso Monoarfa mengungkap, syarat calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah kader partai politik. Koalisi yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN itu mendorong para ketumnya untuk diusung dalam Pemilu 2024.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement