REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Survei yang dirilis Bloomberg menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-14 dari 15 negara yang terancam resesi. Artinya, meskipun kemungkinan resesi Indonesia kecil, namun kondisi ekonomi saat ini patut diwaspadai. Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Imron Mawardi menyarankan dua hal agar Indonesia dapat terhindar dari resesi.
"Dua hal tersebut berkaitan dengan ketahanan pangan dan keputusan dalam peminjaman utang," ujarnya, Jumat (22/7/2022).
Imron menjelaskan, jika resesi benar terjadi maka dampaknya ialah masyarakat sulit untuk menjangkau kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Sulitnya memperoleh barang-barang kebutuhan dipengaruhi ketersediaan yang minim dengan tren harga yang melambung tinggi. Menurut Imron, kondisi ini dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan transportasi massal demi menghemat cadangan energi dan menambah buffer atau cadangan untuk pangan.
“Saya kira yang harus diwaspadai oleh pemerintah kedepan itu ialah pangan dan energi. Itu yang harus diperhatikan. Karena (di masa mendatang) ada peningkatan kebutuhan pangan dan energi yang besar sementara produksi energi dan pangan itu boleh dikatakan stag begitu ya,” ujarnya.
Kebijakan pemerintah, kata Imron, dalam mengantisipasi kenaikan harga energi bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi energi alternatif seperti tenaga surya. Bisa juga dengan meningkatkan transportasi massal untuk menurunkan penggunaan BBM pada kendaraan pribadi. Menurutnya, hal itu yang paling mungkin dilakukan, karena selama ini Indonesia masih menjadi net importir energi.
Kemudian, lanjut Imron, kenaikan tren harga dari pangan dunia perlu dicarikan solusi dengan cara menambah buffer atau memperkuat ketahanan pangan sebelum terjadinya krisis. Hal itu penting dilakukan mengingat Indonesia masih cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia.
“Ada tren bahwa pangan dunia akan naik, sementara kita cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia seperti kedelai, jagung, kemudian produksi pangan yang lain yang trennya itu juga akan meningkat ke depan. Ini harus diantisipasi dengan pemerintah dengan membentuk buffer yang kuat di sana (pangan)” kata imron.
Imron mengingatkan, pemerintah juga harus mempertimbangkan betul keputusan sebelum berhutang. Imron menyebut, kemampuan dalam membayarkan utang bukan ditentukan dari rasio uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi ditentukan dari tax ratio.
“Pemerintah harus memperhitungkan bahwa kemampuan membayar utang pemerintah itu terletak pada tax ratio. Dimana tax ratio kita itu kan hanya sekitar 9 persen dari PDB. Artinya per 1000 PDB itu hanya bisa menghasilkan 90 pajak,” kata Imron.
Imron kemudian membandingkan dengan negara-negara Eropa yang memiliki tax ratio di atas 30 persen. Artinya jika utang mereka setara dengan 60 persen dari PDB maka utang tersebut akan lunas dalam waktu dua tahun. Tetapi kalau utang Indonesia 40 persen dari PDB maka mencapai 4 tahun dari perolehan pajak untuk dapat melunaskan utang tersebut.
“Ini harus diperhitungkan, bagaimana pemerintah juga menurunkan atau mengurangi rasio utang kita ke depan yang tentunya dengan melakukan penggunaan anggaran yang efisien," kata Imron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
