REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyinggung soal tarif air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya yang tidak pernah naik selama puluhan tahun. Eri mengatakan, kalau tarif PDAM selama itu sama antara rumah kecil dan rumah besar, itu terbalik jadinya.
"Seharusnya ada perbedaan tarif, misalnya rumah di klaster perkampungan dengan klaster rumah mewah. Wong bayar PBB (pajak bumi bangunan)-nya juga beda. Ini harus diubah, jangan pernah takut. Kalau begini terus akhirnya si miskin mensubsidi yang kaya," ujar Eri di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/8/2022).
Baca: Wagub Jatim: Pemahaman Literasi Digital di Lingkungan ASN Tingkatkan Produktivitas Kerja
Eri menyinggung keluhan warga Gang 1 Kampung Blauran Kidul yang tidak mendapatkan layanan air PDAM sejak 10 tahun. Pasalnya, jaringan pipa di kawasan itu sudah lama rusak. "Kawasan Blauran menjadi prioritas dan ini menjadi catatan nanti ke teman-teman," katanya.
Eri mengatakan, PDAM Kota Surabaya punya kontrak kinerja dengan Pemkot Surabaya. Hal itu seiring dengan terpilihnya Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arif Wisnu Cahyono. "Kami punya target di tahun 2023 tidak ada lagi wilayah di Surabaya yang tidak teraliri air PDAM. Itu janji Dirut PDAM," ujar Eri.
Baca: DDII Jatim Mewisuda 34 Mahasantri yang Menguasai Sembilan Kompetensi
Menurut dia, ada beberapa penyebab di beberapa titik wilayah tidak bisa teraliri air PDAM. Misalnya, tidak ada pipa utama dan tidak ada pipa kecil yang masuk ke kampung. Berdasarkan keterangan dari manajemen PDAM Surya Sembada, lanjut Eri, kehilangan air akibat kebocoran dan kerusakan pipa cukup tinggi.
"Kalau pipa itu segera diganti akan meniadakan kebocoran air, sehingga wilayah lain bisa teraliri," ujar Eri. Dia melanjutkan, untuk perbaikan itu PDAM bisa mengundang investor untuk berinvestasi, sehingga tidak memakai uang PDAM sama sekali.
Baca: AHY dan Wali Kota Surabaya Ternyata Teman Kuliah S3 di Unair
Ikuti Whatsapp Channel Republika
