Ahad 21 Aug 2022 14:00 WIB

Pemkot Bogor Segera Gelar FGD Terkait Program Trem

Perlu dibentuk tim percepatan agar dapat fokus pada regulasi, teknis dan komersial

Rep: shabrina zakaria/ Red: Hiru Muhammad
Trem melintas di salah satu kota di Eropa. Kota Bogor memiliki keinginan membangun trem sebagai bagian rencana transportasi massal jangka panjang.
Foto: Wikimedia
Trem melintas di salah satu kota di Eropa. Kota Bogor memiliki keinginan membangun trem sebagai bagian rencana transportasi massal jangka panjang.

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR— Tim Pembangunan dan Pengembangan Percepatan Perkeretaapian Kota Bogor akan segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait program trem di Kota Bogor. FGD ini akan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Rencana akhir bulan ada FGD. Kepastian harinya sedang diproses,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi, kepada Republika, Ahad (21/8/2022).

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, dalam pelaksanaan program trem di Kota Bogor ada tiga hal yang diinisiasi oleh Tim Pembangunan dan Pengembangan Percepatan Perkeretaapian. Yakni dari segi teknis, pembiayaan, dan regulasi.

Baca Juga

Dari aspek regulasi, Rudy mengatakan, pihaknya menginisiasi mengundang DJKA, BPTJ, PT KAI, pihak pembiayaan, serta yang berpengalaman di bidang perkeretaapian.“Dari aspek teknis yang coba kita upayakan bisa terjawab. Misal spek trem seperti apa. Kemudian aspek pembiayaan. Kayak tadi harus ada estimasi pembiayaan. Apakah ada kemungkinan pusat, KSO, atau pinjaman dan sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rudy, uji kelayakan atau feasibility study (FS) yang telah dilaksanakan oleh Colas Rail dijadikan pegangan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Dimana saat ini hasil FS tersebut tengah direview oleh PT KAI.

Di samping itu, Rudy mengatakan, dalam FGD yang akan datang pihaknya ingin memastikan kapan tepatnya Light Rail Transit (LRT) Cibubur akan beroperasi. Dimana keputusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.“Karena supply interkoneksi trem ini adalah sambungan dari LRT dan kereta api yang eksistingnya sudah ada. Kemudian fase terkait double track, perpanjangan commuter sampai dengan Cigombong, yang akan dilakukan BPTJ. Kita ingin mendapat penjelasan juga,” kata Rudy.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meminta Bappeda Kota Bogor untuk membuat Balanced Scorecard yang terdapat masing-masing bubble perihal aset, keuangan, stakeholders dengan goals peresmian trem. 

“Jadi masing-masing akan terdapat turunan kegiatan demi mencapai goals tersebut. Perpindahan Pasar Bogor di Suryakencana bertujuan sebagai redistribusi pergerakan masyarakat di wilayah tersebut, ini juga berkorelasi dari goals peresmian trem,” kata Dedie. 

Menurutnya bangkitan penumpang yang ada di Kota Bogor seperti dari KRL yang jumlahnya diatas 100 ribu penumpang per hari, kemudian juga kendaraan dengan kisaran 600 ribu kendaraan per hari selama 24 jam, dimana 200 ribu diantaranya dari Kota Bogor. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari akan program tersebut. 

Pengamat Transportasi, Yayat Supriatna mengungkapkan perlunya dibentuk tim percepatan agar dapat fokus pada regulasi, teknis tanpa melupakan esensi komersialnya. Menurut Yayat, visi dan misi yang ada tanpa 'gizi' adalah mimpi. 'Gizi' tersebut yang diharapkan menjadi kekuatan besar dalam konteks pengembangan angkutan.  “Kota Bogor harus betul-betul percaya diri bahwa ini bukan main-main, sanggup karena sudah punya pengalaman dalam penataan transportasi. Urban tourism merupakan salah satu kekuatan Kota Bogor, untuk itu Kota Bogor sebaiknya mampu mengoptimalkan identitas urban tourism dan dapat bersinergi dengan rencana pariwisata di wilayah sekitarnya,” tutur Yayat. 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement