REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau, diantaranya memastikan anggaran subsidi khusus program pembiayaan rumah subsidi. Adapun secara keseluruhan bantuan pemerintah sektor perumahan naik dari Rp 29 triliun tahun ini menjadi Rp 34 triliun pada tahun depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit pada tahun depan.
“FLPP terus naik dengan mitra BTN, tahun depan anggaran yang disediakan pemerintah khusus FLPP sebanyak 220.000 unit,” ujarnya saat webinar, Jumat (26/8/2022).
Basuki pun mengajak generasi muda untuk membeli rumah misalnya rumah dengan sistem transit of development (TOD). Dia berharap ada gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan sektor properti.
“Kalau TOD beli rumah dapat kereta api, jadi punya rumah setiap saat dijemput kereta api, yang kedua kalau mengontrak harga pasti naik, sementara kalau cicilan makin lama makin kecil,” ucapnya.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menambahkan pihaknya memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik sektor perumahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan, dan perbankan.
"Upaya peningkatan kepemilikan rumah dalam rangka pengentasan backlog tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat, namun juga perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder bidang perumahan, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, perbankan, asosiasi dan pelaku pembangunan, pegiat perumahan dan lembaga filantropi, serta tentunya dibutuhkan pula dukungan dari seluruh masyarakat demi mencapai hunian layak dan terjangkau bagi semua," katanya.
Berdasarkan data Susenas BPS 2021 sebanyak 12.750.172 rumah tangga belum memiliki rumah, angka ini berpotensi meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700 ribu sampai 800 ribu kepala keluarga setiap tahun. Maka itu, Iwan berharap, stakeholder membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo menambahkan penyaluran KPR sejak 1976 hingga pertengahan tahun ini mencapai kurang lebih lima juta unit, sebanyak 3,9 juta unit diantaranya KPR subsidi dengan nilai penyaluran KPR sebesar Rp 209,7 triliun.
“Dengan pencapaian tersebut, BTN menjadi penguasa pangsa pasar KPR Subsidi. Pada Maret 2022 BTN memegang 38,5 persen pangsa pasar KPR sementara segmen KPR Subsidi BTN menguasai 84,5 persen pasar. Komitmen BTN dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diwujudkan dengan penyaluran KPR Subsidi berkolaborasi dengan para pengembang,” ucapnya.
Haru menjelaskan, BTN dalam menjalankan mandat sebagai bank penyalur KPR tidak terbatas hanya pada pembiayaan terhadap supply dan demand perumahan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan program-program yang memudahkan calon konsumen untuk mengakses dan memperoleh fasilitas KPR, mulai dari pelayanan KPR online melalui aplikasi BTN Properti, portal rumahmurahbtn dan ekosistem perumahan digital, pelaksanaan Akad Massal KPR di berbagai daerah, produk KPR yang variatif untuk semua segmen, seperti KPR Subsidi, KPR Gaeeess for Millennial, KPR Manfaat Layanan Tambahan dan KPR Tapera serta produk KPR Syariah lain.
“Pada masa yang akan datang kami dalam proses mempersiapkan layanan digital mortgage dalam satu genggaman (mobile app) untuk mempermudah akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya. Kami akan terus ekspansi bukan saja kepada sektor perumahan, tetapi juga subsektor perumahan, sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang sustain dan memberi manfaat maksimal dalam pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
