REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan,pemerintahannya fokus pada reformasi lapangan kerja dan tempat kerja. Ia mengatakan Negeri Kanguru sedang menghadapi tantangan ekonomi dalam tahap pemulihan pandemi Covid-19.
Dalam pidato 100 hari pemerintah Partai Buruh di Canberra, Albanese mengatakan pemerintahannya memiliki agenda yang pro-bisnis dan pro-pekerja. Pemerintah Albanese mempertemukan serikat pekerja dan pengusaha pekan ini. Mereka membahas pertumbuhan upah, produktivitas, imigrasi, dan reformasi tempat kerja.
"Hasil tunggal terbesar yang saya harapan adalah awal budaya kerja sama," kata Albanese pada National Press Club, Senin (29/8/2022).
Albanese mengatakan, kekurangan tenaga kerja terampil menjadi penahan perekonomian. Menurutnya langkah pemerintah sebelumnya meminta pemilik visa sementara untuk meninggalkan Australia selama perbatasan ditutup tidak bijak. Selain membahas penerimaan imigrasi, Pemerintah Australia juga mempertimbangkan menciptakan lebih banyak jalan untuk imigran permanen demi menarik pekerja asing kembali ke berbagai bidang termasuk perawat dan teknisi.
Pemerintah memprioritaskan untuk mendorong perekonomian dengan memberikan keluarga dan bisnis keamanan dan kepastian. "Australia sudah siap di tahap 'pemulihan' dan itu menimbulkan tantangan ekonominya sendiri, termasuk ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang signifikan dan tidak bisa diprediksi yang meningkatkan biaya bagi bisnis dan keluarga," katanya.
Albanese menyebut, pandemi merupakan perlombaan yang tidak siap Australia hadapi. "Kami telah meninggalkan yang rentan, tidak hanya karena puas diri dan rencana yang gagal, tapi karena selama bertahun-tahun memotong dan mengabaikan layanan dan keterampilan yang paling kami butuhkan, kami menemukan ekonomi kami terekspos, tergantung di ujung rantai pasokan global," katanya.
Menurutnya perawat, guru, dan perawat orang lanjut usia kelelahan akibat pandemi sementara kebutuhan pekerja di sektor-sektor itu akan meningkat satu dekade ke depan. Banyak industri dan usaha kecil di bidang perhotelan, pariwisata, dan pendidikan juga berjuang bangkit kembali. Albanese mengkritik sembilan tahun pemerintahan koalisi konservatif, termasuk "kekacauan" dalam kebijakan energi dan upah stagnan.
Ia menekankan langkah yang pemerintahnya ambil pada perubahan iklim dan keputusannya mengadakan referendum nasional untuk mengakui orang Aborigin dan Torres Strait Islander dalam konstitusi, serta dukungannya untuk menaikkan upah minimum. Bulan ini bank sentral Australia memperingatkan inflasi negara itu menuju angka tertingginya dalam tiga dekade. Menurut bank sentral, Negeri Kanguru harus melanjutkan kenaikan suku bunga yang akan memperlambat pertumbuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
