REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi di depan Terminal BBM Tasikmalaya, Jalan Garuda, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Selasa (30/8/2022) siang. Aksi itu dilakukan untuk menolak wacana kenaikam BBM bersubsidi.

Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya, Andi Perdiana, mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak wacana kenaikan BBM bersubsidi. Pasalnya, kenaikan BBM bersubsidi pasti akan merugikan masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum benar-benar pulih setelah terdampak pandemi Covid-19."Kami dengan tegas menolak. Kami tahu APBN terbebani, tapi kenaikan BBM bukan solusi," kata dia.

Ia mengatakan, inflasi akan meningkat apabila BBM mengalami kenaikan. Ketika inflasi tinggi, otomatis kenaikan barang barang kebutuhan lainnya akan ikut naik."Ini pasti akan menimbulkan efek yang tinggi. Pemberian bansos juga bukan solusi," ujar Andi.

Menurut dia, masih ada langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi beban APBN. Langkah itu adalah dengan menghentikan proyek pembangunan IKN yang tidak produktif.

Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Ritail VI Bandung, Imam Bukhari, mengatakan, adanya aksi di depan Terminal BBM Tasikmalaya sedikit mengganggu aktivitas di tempat itu. Namun, pihaknya gangguan itu dapat diantisipasi."Kami sudah mengantisipasi. Pasokan tetap berjalan lancar," kata dia.

Imam mengatakan, Pertamina akan tetap berkomitmen untuk menyalurkan BBM sesuai kebutuhan, khususnya di Tasikmalaya. Saat ini harga BBM bersubsidi jenis Pertalite masih Rp 7.650 per liter dan jenis Biosolar Rp 5.150 per liter."Adapun permintaan penyaluran subsidi tepat sasaran, kami melakukan pendaftaran," kata dia.

Berdasarkan pantauan Republika, mahasiswa yang melakukan aksi itu sempat melakukan sejumlah kegiatan teatrikal. Salah satunya adalah memberikan bansos secara simbolis kepada pihak Pertamina dan perwakilan anggota DPRD yang hadir di tempat itu. Mahasiswa juga sempat mencegat kendaraan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum yang melintas jalan itu.

Usai dicegat, Uu akhirnya dipaksa turun oleh mahasiswa. Wakil Gubernur Jabar itu pun diminta memberikan pernyataannya di hadapan mahasiswa."Saya disetop dan ditarik keluar. Mereka meminta sikap pemerintah. Saya bilang, kami akan mengikuti pemerintah pusat," kata dia.

Uu mengaku paham situasi dan kondisi masyarakat masyarakat Indonesia, termasuk di Tasikmalaya, saat ini. Namun, ia menyebutkan, pemerintah tak akan membuat keputusan tanpa pertimbangan matang."Kebijakan pemerintah itu tidak memiliki tujuan untuk menyengsarakan masyarakat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika