REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Menyusul kebijakan Pemerintah atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Polresta Solo mengantisipasi penimbunan minyak di 21 SPBU wilayah kota Solo, Selasa (30/8/2022).
Wakapolresta Solo, AKBP Gatot Yulianto mengatakan pihaknya akan mengawasi 21 SPBU yang beroperasi di Kota Solo. Hal tersebut menyusul kebijakan pemerintah pada kenaikan harga pembeli.
"Meski belum resmi diumumkan, tapi untuk mengantisipasi jika ada penimbunan BBM. Nanti akan kita cek pembeli yang membawa jerigen maupun barang yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya," kata Gatot, Selasa (30/8/2022).
Kemudian, Gatot mengatakan pihaknya juga akan mengecek mobil tangki pada saat proses mendistribusikan BBM ke SPBU. Ia mengatakan bahwa mobil tangki harus melakukan pengisian sesuai dengan surat DO (delivery order).
"Kita juga akan mengecek mobil tangki dari DOnya. Misal 5 ton ya harus 5 ton. Oleh karena itu saat pengisian ada anggota yang mengawasinya dari awal untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan saat pengisian," jelasnya.
Gatot mengatakan bahwa anggota yang bertugas melakukan pengamanan di SPBU berkolaborasi dengan Sat Reskrim. Apabila didapati penyimpangan, maka kami akan lakukan penegakan hukum.
"Kita tidak segan-segan kepada siapapun yang melanggar, siapa yang menyimpang akan kita lakukan penindakan secara tegas," tegasnya.
Selain pengamanan, Gatot menjelaskan antisipasi terkait antrian di SPBU. Ia mengatakan apabila terjadi antri, petugas akan melakukan pengaturan agar tidak timbul konflik.
"Untuk setiap SPBU pihak Polresta Solo akan menerjunkan 2 personil dibagi dalam 2 shift. Itu juga masih tergantung jam operasi setiap SPBUnya. Sebab antara SPBU yang satu dengan SPBU yang lain berbeda," katanya.
Sementara itu, Gatot mengatakan tindakan pengamanan tersebut juga sekaligus sosialisasi terhadap masyarakat. ia juga mengatakan terkait ketersediaan BBM saat ini untuk wilayah kota solo masih dalam kondisi aman.
"Kita juga akan melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sehingga saat diberlakukan mereka sudah paham dan mengerti,"pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
