IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M. Acara dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau.
Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief bersyukur haji 1443 H/2022 M terselenggara dengan baik, meski waktu persiapannya cukup mepet. Kepastian kuota baru diinformasikan Arab Saudi pada pertengahan April, sementara keberangkatan jamaah mulai 4 Juni 2022.
"Haji 2022 sudah ditutup 18 Agustus 2022 oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Kita merasa bahagia, perhelatan yang begitu besar dan harus disiapkan dalam waktu yang tidak panjang, selesai dilakukan. Semua bisa dilaksanakan karena kita punya pahlawan di banyak tempat," kata Hilman Latief dalam keterangan yang didapat Republika, Rabu (31/8/2022).
Menurut Hilman, pelayanan umum, ibadah dan kesehatan mendapat apresiasi dari jamaah. Banyak kepuasan yang mereka dapatkan dan banyak hal yang sebelumnya tidak dibayangkan jamaah, ternyata terselenggara dengan baik. Sehingga, mereka merasa puas dan memberikan apresiasi.
Ia pun meminta kepada jajarannya untuk tidak berbangga berlebihan. Hilman menilai masih ada catatan yang perlu diperhatikan ke depan dan diperlukan evaluasi untuk lebih baik lagi.
Hilman menilai Rakernas Evaluasi menjadi forum penting buat seluruh stakeholders untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Sebab, di balik kepuasan jamaah, tentu masih ada kekurangan dan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian ke depan.
Ia pun menyebut salah satu contohnya adalah soal biaya haji. Menurutnya, perlu dipikirkan skema terbaik untuk menjaga keberlanjutan perjalanan ibadah haji, sekaligus keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.
Tahun depan, lanjut Hilman, sebagian jamaah adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi, diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.
"Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi," lanjut dia.
Lebih lanjut, ia merasa perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jamaah. Dalam proses evaluasi ini juga perlu dilakukan mitigasi, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan.
Terkait hal tersebut, Hilman berharap narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa memberikan pencerahan. Persoalan lain yang digarisbawahi Hilman terkait Visa Mujamalah karena isu seputarnya cukup mewarnai haji 2022. Ia menyebut cukup banyak jamaah yang batal berangkat dan itu berdampak besar ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan. Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," ucapnya.
Terakhir, Hilman menyoroti masalah dam. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jamaah terbanyak dan lebih 90 persen jamaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu', sehingga harus membayar dam.
"Perlu dipikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jamaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia. Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan," kata dia.
Ia pun berharap dari hasil forum ini bisa merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan layanan ibadah haji di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
