REPUBLIKA.CO.ID,KUDUS -- Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menilai pemberian bantuan sosial (bansos) dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat ketika rencana kenaikan BBM bersubsidi direalisasikan.

"Dengan adanya bansos, tentunya masyarakat kurang mampu masih bisa berbelanja meskipun nantinya bakal ada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran," kata Kabid Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam Prayitno di Kudus, Rabu (31/8/2022).

Masih terjaganya daya beli masyarakat kurang mampu, kata dia, juga akan berdampak pada sejumlah sektor usaha karena nantinya juga akan terjadi perputaran uang. Pemerintah daerah, imbuh dia, juga akan melakukan upaya pengendalian harga sejumlah kebutuhan pokok di masyarakat agar tingkat inflasi juga tetap terjaga.

Sesuai ketentuan pemerintah, kata dia, dana tidak terduga bisa digunakan untuk mensubsidi biaya transportasi dalam pengadaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dari daerah lain yang harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan di daerah sendiri.

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, disebutkan ada 25 jenis komoditas, mulai dari kebutuhan pokok masyarakat hingga barang penting seperti semen, baja ringan hingga triplek. "Untuk mendukung operasi pasar juga dimungkinkan, namun untuk saat ini mekanisme penggunaan dana tidak terduga untuk hal itu masih digodok oleh pihak Inspektorat," ujarnya.

Menurut dia ketika bansos segera dicairkan, maka tingkat inflasi juga bisa ditekan karena daya beli masyarakat masih tetap terjaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika