Kamis 01 Sep 2022 19:38 WIB

Israel Sanksi Tokoh dan Perusahaan Terduga Cuci Uang untuk Hamas

Sanksi Israel menyasar sekitar 20 tokoh dan perusahaan.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, berbicara selama pertemuan dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Pentagon, Kamis, 9 Desember 2021, di Washington. Israel Sanksi Tokoh dan Perusahaan Terduga Cuci Uang untuk Hamas
Foto: AP/Manuel Balce Ceneta
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, berbicara selama pertemuan dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Pentagon, Kamis, 9 Desember 2021, di Washington. Israel Sanksi Tokoh dan Perusahaan Terduga Cuci Uang untuk Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz telah menandatangani perintah sanksi terhadap sekitar 20 tokoh dan perusahaan yang diduga kuat melakukan pencucian uang untuk kelompok Hamas. Perintah Gantz juga berisi instruksi penyitaan para individu dan pihak terkait.

 

Baca Juga

“Menyusul kerja bersama oleh Shin Bet (badan keamanan internal Israel), Biro Nasional untuk Pembiayaan Kontra-Teror, Kementerian Pertahanan dan Divisi Intelijen Pasukan Pertahanan Israel (IDF), saya menandatangani perintah hari ini yang akan memberlakukan pembatasan pada sistem investasi internasional Hamas, yang cakupan aktivitasnya diperkirakan mencapai ratusan juta dolar," kata Gantz lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (31/8), dilaporkan Times of Israel.

 

Menurut Gantz, perintahnya juga akan menjatuhkan sanksi pribadi pada pejabat senior organisasi, termasuk kepala sistem investasi dan anggota Dewan Syura Hamas, Usama Ali. "Kami akan terus mendukung transfer dana untuk warga dan bertindak melawan segala upaya untuk menyalurkan uang yang dimaksudkan untuk memperkuat organisasi teroris Hamas secara militer,” ucapnya.

 

Menurut laporan Times of Israel, klaim Israel bahwa Hamas mengelola investasi senilai ratusan juta dolar melalui jaringan perusahaan cangkang beroperasi dengan kedok perusahaan yang sah dan menyembunyikan kendali Hamas atas kepemilikan mereka. Times of Israel menyebut, proyek-proyek real estat dan infrastruktur utama ini beroperasi di Sudan, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Aljazair.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement