REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian mengalokasikan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 745,1 miliar untuk pengembangan kedelai tahun depan. Komoditas kedelai menjadi salah satu pangan yang mendapatkan perhatian pemerintah untuk mengejar swasembada.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komis IV DPR, Selasa (6/9/2022), memaparkan, total produksi kedelai tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 590 ribu ton. Penanaman kedelai akan dilakukan di lahan seluas 369.300 hektare dengan melibatkan 18.465 kelompok petani dengan total tenaga kerja 1.107.900 orang.
Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, menyatakan, pemerintah juga akan memulai pengembangan kedelai rekayasa genetika atau Genetically modified organism (GMO) yang sebelumnya dilarang di Indonesia. Kementan bahkan terbuka untuk melakukan impor benih kedelai GMO agar dikembangkan di Indonesia.
"Sekarang kita boleh dan akan lakukan kedelai GMO. Itu boleh dilakukan yang selama ini kita punya kendala," kata Kasdi.
Pengembangan kedelai GMO, kata Kasdi, bisa dilakukan sembari pengembangan kedelai lokal terus dilakukan. Lebih lanjut, Kasdi mengatakan, larangan pengembangan GMO di Indonesia selama ini tidak adil. Pasalnya, impor kedelai yang masuk ke Indonesia nyatanya merupakan produk GMO dan tetap aman dikonsumsi masyarakat.
"Semua sudah paham, kok GMO dilarang padahal tiap tahun kita impor kedelai GMO dan kita makan dan tidak mutasi, itulah kira-kira pendekatan barunya," ujar dia.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), secara terpisah mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya untuk mulai mempelajari kedelai GMO dengan produktivitas yang lebih tinggi. Ia menyampaikan, rata-rata produktivitas kedelai di Indonesia hanya sekitar 1,2 ton hingga 1,4 ton per ha.
Sementara, kedelai GMO yang dikembangkan oleh berbagai negara telah mencapai produktivitas 2 ton hingga 2,5 ton per ha. "Jadi dengan produktivitas lebih dua kali lipat lebih tinggi, biaya produksi lebih murah dengan GMO. Tinggal kita lihat residunya dan kualitas keamanannya," katanya.
Soal itu, Arief mengatakan akan menjadi tugas Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendalami lebih lanjut ihwal pengembangan kedelai GMO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
