REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menuturkan, pemerintah pusat tengah fokus mendorong setiap pemerintah daerah untuk membuat badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pertanian. Keberadaan BUMD pertanian menjadi solusi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional.
"Dengan lahirnya BUMD pertanian ini, akan ada klaster-klaster, kawasan (pertanian) yang tercipta," kata Syahrul dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar Indef, Rabu (7/9/2022).
Selain pendirian BUMD pertanian, Kementan juga mendorong setiap universitas untuk ikut mendirikan badan usaha pertanian kampus. Syahrul menyebut, program tersebut akan mulai dilakukan pada bulan depan.
Ia menjelaskan, kerja sama antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah harus mulai difasilitasi oleh pemerintah pusat sehingga ke depan pembangunan pertanian tidak sebatas mengandalkan Kementan.
"Perhatian kita terhadap pangan harus dengan membangun kolaborasi dan jaringan, tidak boleh hanya dikomandoi oleh satu sistem, tidak boleh sentralistik," katanya.
Syahrul kembali mengingatkan, ancaman krisis pangan masih menjadi tugas berat bagi Indonesia. Restriksi pangan yang dilakukan sejumlah negara berdampak buruk bagi negara yang memiliki ketergantungan impor. Lonjakan inflasi pangan bisa dirasakan masyarakat bila kesulitan mengakses pangan.
Karena itu, Syahrul menegaskan, Indonesia gencar untuk mengkampanyekan diversifikasi pangan lokal. Keberadan BUMD pertanian dan dukunga lembaga pendidikan diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan diversifikasi pangan sesuai potensi masing-masing daerah.
"Kementan harus mengatur bagaimana menjaga inflasi, dan inflasi harus dimulai dari daerah," katanya.
Ekonomi Senior Indef, Bustanul Arifin, mengingatkan, diverisifikasi pangan harus ditujukan untuk menjamin keseimbangan gizi masyarakat. Ia mencontohkan, ketika pemerintah ingin mencapai swasembada protein, diharapkan tidak hanya fokus pada satu komoditas namun semua potensi komoditas pangan yang bisa menghasilkan protein.
"Berapapun permintaan (pangan) harus tetap diberikan pemerintah. Dan kalau ingin diversifikasi, konteksnya adalah gizi seimbang, disitu esensinya," kata Bustanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
