REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Senat Meksiko mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pada Jumat (9/9/2022) pagi untuk menyerahkan kendali Garda Nasional kepada militer. Garda Nasional dibentuk di bawah reformasi Konstitusi pada 2019, dan ditempatkan di bawah kendali sipil.
Tetapi sebagian besar pelatihan dan perekrutan pasukan Garda Nasional dilakukan oleh tentara. Presiden Andrés Manuel López Obrador mengatakan, Garda Nasional sekarang harus berada di bawah komando militer, untuk mencegah korupsi. Majelis rendah Kongres telah menyetujui tindakan tersebut, dan López Obrador diharapkan dapat menandatangani RUU menjadi undang-undang.
Partai-partai oposisi pada Kamis (8/9/2022) malam mengatakan, menyerahkan kewenangan Garda Nasional kepada militer melanggar jaminan Konstitusi atas kendali sipil. Mereka akan mengajukan banding ke pengadilan atas tindakan itu.
“Keamanan publik tidak dicapai dengan melanggar aturan hukum, dengan melanggar Konstitusi,” kata Senator Claudia Anaya Mota, dari Partai Revolusioner Institusional, yang bersumpah bahwa oposisi akan segera mengajukan tuntutan pengadilan.
Selama bertahun-tahun, politisi Meksiko sepakat bahwa negara perlu meningkatkan pasukan polisi sipilnya dan berhenti mengandalkan kekuatan militer untuk memerangi kekerasan geng narkoba. Awalnya López Obrador menyetujui hal tersebut, tetapi dia kemudian berubah pikiran.
Pada 2019, presiden membubarkan Polisi Federal membentuk Garda Nasional yang berada di bawah kendali Departemen Keamanan Publik. Tapi pembentukan Garda Nasional membuat birokrasi angkatan bersenjata menjadi rumit. Militer memasok sebagian besar perwira Garda Nasional dari jajaran tentara dan marinir. Para perwira itu mempertahankan tempat mereka di militer, dan dianggap dipinjamkan ke pasukan baru.
López Obrador tidak lagi memiliki cukup suara di Senat untuk mengubah konstitusi yang akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dari total suara. Partainya hanya mengubah undang-undang sekunder yang mengatur Garda Nasional dengan suara 71-51. Amnesty International mengatakan, perubahan kendali Garda Nasional akan menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.
“Kami telah melihat hasil bencana dari militerisasi pasukan keamanan publik di Meksiko selama 16 tahun terakhir,” ujar Direktur Amnesty International Mexico,
Edith Olivares Ferreto.
Garda Nasional memiliki lebih dari 110 ribu anggota. Dari total tersebut, lebih dari 80 persen berasal dari tentara dan angkatan laut. Garda Nasional hanya berfungsi karena diatur oleh kepemimpinan militer dan kemampuan logistik militer yang luas.
Presiden telah mempercayakan militer dengan tanggung jawab lebih besar. Belum lama ini, presiden Meksiko menugaskan militer untuk bertanggung jawab memerangi kartel narkoba, dan pencurian bahan bakar. Presiden menyuruh militer membangun bandara baru untuk ibu kota dan kereta wisata di Semenanjung Yucatan. Militer juga membangun bank di daerah pedesaan dan menjadi kunci dalam respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19.
Militer ikut turun ke jalan untuk memberikan keamanan sebelum López Obrador menjabat. Militer telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan PBB telah lama menyerukan agar Garda Nasional dipisahkan dari kepolisian.
Namun Garda Nasional maupun militer tidak mampu menurunkan rasa tidak aman di Meksiko. Kritikus mengatakan Garda Nasional tidak memiliki kapasitas investigasi dan intelijen dari kepolisian. Mereka terlihat hadir dalam patroli dan menanggapi kekerasan, tetapi tidak berbuat banyak untuk mencegahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
