REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok kerja G20 bidang Perdagangan, Investasi, dan Industri resmi menyelesaikan pertemuan tingkat menteri atau Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) di Bali pada Jumat (23/9/2022). Namun, tidak terdapat pernyataan bersama para menteri G20 lantaran tidak tercapainya konsensus.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sebagai ketua kelompok kerja, mengatakan, dari 27 isu utama pembahasan kelompok kerja, sebanyak 26 isu mencapai kesepakatan.
"Sebanyak 26 paragraf oke, ada satu yang tidak, itu mengenai geopolitik, saudara-saudara sudah paham itu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Bali yang ditayangkan secara virtual, Jumat (23/9/2022).
Ia menyatakan, lantaran tidak seluruh isu dari topik pembahasan kelompok kerja disepakati, TIIMM G20 kali ini tidak mencapai konsensus bersama. "Jadi tidak ada joint statement, oleh karena itu hanya pernyataan ketua. Kira-kira itu yang saya sampaikan," ujarnya.
Zulkifli tak merinci lebih detail mengenai isu geopolitik yang menjadi pembahasan utama para menteri G20. Namun, saat ini isu geopolitik yang menjadi perhatian utama soal konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan sejak invasi Rusia pertama pada Februari lalu.
Perang kedua negara pun telah berdampak pada kenaikan harga energi dunia dan komoditas pangan. Terlebih, keduanya merupakan produsen bahan baku pupuk dan gandum dunia. Kendati persoalan geopolitik tidak dicapai kesepakatan, Zulkifli mengatakan, agenda TIIMM G20 tetap telah menghasilkan capaian konkret.
Para negara, kata dia, sepakat untuk mendorong reformasi Badan Perdagangan Dunia (WTO) untuk memperkuat kepercayaan dunia, terutama dalam sistem perdagangan multilateral. Peran dan sistem perdagangan multilateral sangat strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
"G20 sepakat sistem perdagangan multilateral untuk mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar dia.
Zulkifli menambahkan, para negara anggota pun sepakat pentingnya perdagangan digital dan rantai nilai global saat ini. Terutama untuk mendorong partisipasi negara berkembang khususnya bagi UMKM, kaum perempuan, dan wirausaha muda dalam perdagangan dunia. "G20 sepakat mendorong perdagangan digital yang inklusif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
