REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Indonesia memiliki segudang potensi yang luar biasa dan tidak kalah dari negara lain. Hal ini Erick sampaikan dalam forum konferensi Forbes di Singapura, Senin (26/9/2022).
"Mengabarkan pada dunia, Indonesia punya potensi luar biasa. Semoga terbuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan negeri kita. Indonesia bisa," tulis Erick dalam akun Instagram @erickthohir.
Dalam forum tersebut, Erick juga memaparkan soal keberhasilan dirinya mengubah wajah BUMN. Hal ini mendapat apresiasi dari Forbes yang ingin tahu tentang strategi Erick dalam membenahi BUMN.
Sebelum memperbaiki BUMN, Erick lebih dahulu membenahi strukur organisasi di Kementerian BUMN. Jika sebelumnya setiap deputi mengelola begitu banyak portofolio, kini Erick menjadikannya lebih efisien dengan cukup fokus pada masing-masing sektor seperti keuangan, SDM, hingga legal.
"BUMN tidak mungkin bertransformasi kalau Kementerian BUMN tidak melakukan transformasi. Hal ini mengapa kita ubah struktur Kementerian BUMN untuk lebih fokus korporasi bukan birokrasi," ucap Erick.
Erick pun kemudian merampingkan jumlah klaster BUMN dari 24 klaster menjadi 12 klaster, serta penyederhanaan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Erick menilai banyaknya BUMN tak terbukti efektif jika melihat kontribusi yang diberikan kepada negara dan masyarakat. Selain itu, banyaknya BUMN pun akan mempersulit dari sisi pengawasan dan cenderung mematikan para pelaku usaha swasta dan UMKM.
"Untuk itu kami fokus merampingkan BUMN. Saat pertama menjabat, kita melihat terlalu banyak BUMN, ini akan mematikan UMKM," lanjut Erick.
Berbeda dengan model BUMN di China atau Ini Emirat Arab (UEA), Erick menilai BUMN Indonesia memiliki kemiripan dengan BUMN di Swedia dan Norwegia, yang juga negara demokrasi tapi masih membutuhkan BUMN sebagai roda penggerak perekonomian bangsa. "BUMN punya tanggung jawab dalam meningkatkan lapangan kerja. Apalagi sekarang 54 persen dari total populasi didominasi generasi muda dengan usia di bawah 35 tahun," ungkap dia.
Erick menyebut BUMN juga diperlukan negara sebagai instrumen intervensi pemerintah. Dia mencontohkan bentuk intervensi BUMN saat harga masker melambung tinggi ketika pandemi atau menstabilkan harga pangan dengan operasi pasar saat harga bahan pokok tengah melonjak tajam. Selain itu, BUMN pun memiliki peranan penting dalam menjalankan penugasan pemerintah. Contohnya, proyek stategis nasional (PSN) seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
"Contoh tol JTTS yang kalau melihat aspek balik modalnya jangka panjang sehingga tidak menarik untuk investasi. Ini kita yang bangun, setelah lima atau enam tahun baru kita undang investor untuk masuk," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
