REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kesehatan mengonfirmasi kelangkaan vaksin meningitis di Indonesia karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin yang dipesan Kemenkes terbatas. Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta agar pemerintah melalui lintas kementerian melakukan koordinasi bersama agar calon jamaah umrah Indonesia tidak terlantar.
Ia mengatakan salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan lobi dengan Pemerintah Arab Saudi tentang syarat vaksin meningitis sebagai syarat wajib jamaah umrah.
"Saat ini tengah ada perubahan beberapa regulasi umrah ini mungkin jadi momentum untuk membicarakan beberapa hal termasuk syarat vaksin meningitis. KJRI Jeddah menyebut di lapangan tidak ada lagi pemeriksaan untuk vaksin meningitis. MUI juga menyebut pemerintah Arab Saudi baru tahu jika vaksin meningitis mengandung zat haram. Ini bisa jadi momentum untuk melakukan lobi," kata Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).
Politikus PKS itu mengatakan Kemenkes sebagai operator pengadaan vaksin meningitis hanya berfungsi menyediakan layanan vaksin meningitis karena syarat kewajiban vaksin meningitis berasal dari pemerintah Arab Saudi.
Menurutnya untuk jangka pendek perlu dilakukan langkah bersama khususnya dari Kemenkes dan Kemenag untuk penyediaan vaksin bagi jamaah umrah.
"Lakukan audit dari total yang stok vaksin yang ada dengan rencana pengadaan ke depan dibandingkan dengan calon jamaah umrah yang sudah membayar dan siap berangkat. Sementara jangka panjang bisa melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi terkait syarat vaksin ini," ujarnya.
Kurniasih juga meminta agar Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah memantau stok vaksin meningitis di masing-masing wilayah dan dilaporkan secara berkala ke pusat. Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mempermainkan harga di tengah kelangkaan vaksin ini.
"Tindakan jangka pendek bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat. Selain itu pastikan harganya tidak dipermainkan sehingga justru memberatkan calon jamaah umrah. Mereka sedang melaksanakan hak ibadahnya yang diliindungi regulasi bukan menjadi komoditas pasar yang bebas dipermainkan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
