REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggara haji Nigeria, National Hajj Commission Of Nigeria (NAHCON), mengirimkan 22 orang delegasi untuk mempelajari tata kelola keuangan dan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Indonesia menjadi contoh atau role model dalam penyelenggaraan ibadah haji negara lain di dunia.
Sebagai negara dengan penduduk mayoritas umat Muslim, Indonesia menjadi negara yang mengirimkan jamaah haji terbanyak di dunia. Sebelum masa pandemi, setiap tahunnya jumlah jemaah yang melaksanakan ibadah haji mencapai 221.000 jamaah (kuota normal), atau sekitar 10 persen dari total jamaah haji dunia.
Rombongan yang dipimpin oleh Chairman/Chief Executive Officer National Hajj Commision of Nigeria Alhaji Zikrullah Kunie Hassan melaksanakan serangkaian kegiatan. Mulai dari pengenalan tata kelola keuangan haji yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu serta bertemu dengan Duta Besar Usman Ari Ogah - Ambassador of The Federal Republic of Nigeria untuk Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menyatakan pembiayaan dan tata kelola ibadah haji di Indonesia dilakukan dengan sistem yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. "Sejumlah terobosan penting salah satunya pada sistem pemberian virtual account kepada jamaah tunggu, sehingga bisa melakukan pengecekan atas uang yang telah disetorkan dan nilai manfaat yang diterima dari tahun ke tahun," ujarnya.
Anggito juga menerangkan hasil audit atas dana haji yang dikelola selama ini mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut- turut.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kementerian Agama yang diterima oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief. Dalam diskusi, salah satu topik yang disinggung terkait biaya masyair yang dikenakan oleh pemerintah Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Delegasi NAHCON juga mendapatkan penjelasan terkait manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mulai dari sistem pendaftaran haji, kesiapan akomodasi, penyediaan embarkasi dan pemandu jemaah dan fasilitas kesehatan yang selalu siaga.
Hilman mengatakan Nigeria memiliki kemiripan karakteristik manajemen haji dengan Indonesia. Nigeria dan Indonesia masuk dalam 10 besar negara peserta haji terbanyak di dunia.
Dengan kemiripan tersebut, NAHCON banyak bertukar ilmu dengan Kementerian Agama dan BPKH RI dalam hal manajemen haji. "Pemerintah Nigeria ingin mengembangkan sistem antrian pendaftar jamaah haji agar lebih terstruktur dalam pelaksanaannya,” tutur Hilman.
Commisioner Policy, Personnel, Management dan Finance NAHCON, Nura Hassan Yakassai, berbicara mengenai potensi kerja sama Nigeria dan Indonesia ke depannya. Potensi kerja sama kedua negara dinilainya sangat menjanjikan.
"Meskipun pandemi covid-19 belum reda seluruhnya, namun situasi saat ini sudah sangat mendukung terciptanya forum-forum diskusi antarnegara, yang juga dapat melibatkan Arab Saudi sebagai regulator haji," katanya.
Diharapkan dengan kunjungan ini hubungan kerja sama kelembagaan antarnegara dapat terjalin dengan baik dan saling mendukung dalam ekosistem haji. Rombongan juga dijadwalkan hadir dalam Konferensi Haji Internasional yang digelar pada 7 Oktober 2021 secara hibrid di Jakarta Convention Center dan melalui zoom.
Chairman/Chief Executive Officer National Hajj Commision of Nigeria, Alhaji Zikrullah Kunle Hassan juga akan mengisi sesi seminar dalam acara ini. Bagi masyarakat yang ingin ikut hadir, dapat mengakses link pendaftaran yang tertera pada media sosial BPKH RI maupun link bit.ly/Hajjconference2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
