REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki bulan Maulid, Nabi Muhammad, SAW. tentunya, memeriahkan suasana Maulid tidak hanya dalam konteks keagamaan saja. Tetapi juga dengan menghidupkan keteladanan bernegara yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri sudah memberikan banyak keteladan dalam aspek cara hidup berbangsa dan bernegara.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Abdul Muid Nawawi mengatakan, dalam hal berbangsa dan bernegara, hal utama yang bisa diteladani dari Rasulullah adalah akhlaknya. Sebagaimana salah satu akhlak terpujinya adalah Al-Amin (dapat dipercaya), yang dibuktikan dengan bagaimana beliau menjaga kesepakatan dan janji bersama.
"Kemuliaan akhlaknya. Dan yang dimaksud dengan kemuliaan akhlak disini secara spesifik adalah bahwa Rasulullah ini adalah orang yang memegang amanah, bergelar Al-Amin itu tadi yakni yang dapat dipercaya," ujar Abdul Muid Nawawi, Rabu (5/10/2022).
Ia melanjutkan, dalam konteks bernegara, Nabi Muhammad SAW menerapkan apa yang disebut Piagam Madinah. Yang mana Piagam Madinah itu merupakan sebuah pakta atau perjanjian yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Madinah dengan segala perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, tradisi, atau perbedaan lainnya yang kemudian itu dirangkul dalam suatu tempat namanya Madinah.
"Misalnya kita telah sepakat dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka menepati janji itu atau menepati kesepakatan itu adalah bagian dari kemuliaan akhlak yang bisa kita teladani, tidak kemudian memaksakan kehendak suatu kelompok baik mayoritas ataupun minoritas untuk dipaksakan. Kalaupun ada perubahan, maka perubahannya tentu lewat kesepakatan juga, bukan lewat pemaksaan," katanya.
Abdul Muid dalam kesempatannya juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara memiliki kemiripan dengan Piagam Madinah yang memiliki fungsi guna mempererat persatuan diatas perbedaan dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala ancaman.
"Pancasila itu merangkul seluruh perbedaan yang ada. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan budaya, semua itu dirangkul oleh Pancasila. Bahkan termasuk juga perbedaan kepentingan politik juga dirangkul dengan Pancasila oleh Persatuan Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
