Sabtu 08 Oct 2022 16:05 WIB

Alasan Indonesia Tolak Debat Isu Uighur di Dewan HAM PBB

Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan isu Uighur.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Save Uyghur mengenakan topeng dan menggelar poster saat aksi solidaritas terhadap muslim Uighur di Taman Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (4/1/2022). Mereka meminta pemerintah Indonesia untuk berbicara menentang genosida yang terjadi pada muslim Uighur di Xinjiang, memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing serta menghentikan deportasi terhadap pencari suaka Uighur kembali ke China. Alasan Indonesia Tolak Debat Isu Uighur di Dewan HAM PBB
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Save Uyghur mengenakan topeng dan menggelar poster saat aksi solidaritas terhadap muslim Uighur di Taman Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (4/1/2022). Mereka meminta pemerintah Indonesia untuk berbicara menentang genosida yang terjadi pada muslim Uighur di Xinjiang, memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing serta menghentikan deportasi terhadap pencari suaka Uighur kembali ke China. Alasan Indonesia Tolak Debat Isu Uighur di Dewan HAM PBB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk menggelar debat di Dewan HAM PBB mengenai isu Uighur di Xinjiang, China.

"Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di wilayah otonomi Xinjiang Uighur," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Febrian A Ruddyard dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga

Penolakan tersebut, kata Febrian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan yang diajukan negara pengusung dalam Dewan HAM tidak akan menghasilkan kemajuan berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan.

Namun, dia juga menegaskan Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan sebagai demokrasi yang aktif dan dinamis, tetap berkomitmen menyelesaikan isu Uighur. "Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lainnya. Adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari umat Islam untuk saling menjaga satu sama lain," kata Febrian.

Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna merespons isu Uighur, antara lain berdiskusi dengan pemerintah dan masyarakat China terkait pemajuan dan pelindungan HAM umat Muslim Uighur serta terus bekerja sama dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya untuk membahas isu tersebut. 

"Tujuan utama dari diskusi dan keterlibatan Indonesia dimaksud adalah memastikan keamanan dan kesejahteraan saudara-saudari Muslim kita di Xinjiang," tutur Febrian.

Pada Kamis (6/10/2022), Dewan HAM PBB melakukan pemungutan suara tentang penyelenggaraan debat mengenai kondisi etnis Uighur di China. Dari 47 anggota yang menyampaikan sikapnya, 19 negara menentang debat tersebut, 17 negara menerima, sementara 11 negara lainnya memilih abstain.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement