REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ada empat isu strategis pendidikan tinggi yang membutuhkan intervensi kebijakan. Pertama, pemerataan akses ke perguruan tinggi yang berkualitas.
“Isu utama pendidikan kita pemerataan tidak hanya Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Bahkan antarkabupaten di Pulau Jawa juga tidak merata,” ujar Pelaksana tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko dalam webinar Pendidikan Tinggi di Masa Depan yang dipantau di Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Dia memberi contoh bagaimana di Jawa Timur, antara Kota Surabaya dan Pulau Madura mengalami perbedaan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Di Kota Surabaya, angka partisipasi pendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan Pulau Madura.
“Ini yang menjadi perhatian kita. Kita target peningkatan indeks pembangunan manusia, maka untuk mengatasi itu isu terkait pemerataan ini harus diselesaikan,” terang dia.
Kedua, lanjut dia, adalah sumber daya manusia yakni lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Ketiga, penguatan tata kelola pendanaan perguruan tinggi.
“Terakhir adalah peningkatan daya saing pendidikan tinggi. Empat tantangan ini merupakan hasil identifikasi paruh waktu RPJMN 2020-2024,” kata dia lagi.
Dia menjelaskan webinar tersebut merupakan studi latar belakang terkait penyusunan RPJPN 2025 - 2045 dan RPJMN 2025-2029. Proses penyusunan tersebut dilakukan melalui tiga tahap yakni penyiapan rancangan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
“Selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal RPJPN 2025-2045. Jadi ini bahan yang kita siapkan dari beberapa serial diskusi untuk penyelenggaraan Musrenbang jangka panjang,” imbuh dia.
Dalam proses penyusunan rancangan tersebut, membutuhkan partisipasi, sinergitas dan juga koordinasi yang kuat dari pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan perancangan pendidikan tinggi hingga 20 tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
