REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Dian Fath Risalah
Kelompok masyarakat sipil, Lapor Covid-19 mengkritik pemerintah yang menjadikan vaksinasi Covid-19 dosis penguat (booster) sebagai syarat wajib bagi warga dalam melakukan beragam aktivitas sosial. Padahal, stok vaksin Covid-19 booster saat ini langka di berbagai daerah.
"Pemerintah tidak lagi mendatangkan vaksin dari pembelian langsung maupun hibah melainkan mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan," ujar Koordinator Advokasi Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah, Selasa (25/10/2022).
Lapor Covid-19 mencatat percepatan program vaksinasi kian melambat. Laju vaksinasi terus mengalami penurunan setidaknya sejak Mei lalu.
Pada Agustus 2022, Indonesia hanya mampu melakukan 3,5 juta suntikan atau 50 persen lebih rendah dibandingkan bulan Mei 2022 yang berhasil melakukan 7 juta suntikan. Selain animo masyarakat yang menurun, dia melanjutkan, stok vaksin di berbagai daerah sudah mulai menipis dan tak jarang pemerintah daerah menutup layanan vaksinasi.
"Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin booster," katanya.
Sebelumnya, Indonesia menargetkan sasaran vaksinasi booster kepada 234.666.020 jiwa-sebagaimana vaksin dosis 1 dan dosis 2. Namun, hingga akhir September 2022, baru sekitar 27 persen dari target sasaran yang berhasil mendapatkan vaksinasi booster.
Firdaus menambahkan, capaian yang masih jauh dari yang direkomendasikan organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) yakni 50 persen dari target sasaran. Lapor Covid-19 menerima 60 laporan warga terkait pelaksanaan vaksinasi sepanjang 2022.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 persen laporan berkaitan dengan kesulitan mendapatkan vaksin booster. Warga sulit mencari lokasi vaksinasi karena tak jarang pemerintah daerah menutup layanan vaksinasi akibat kelangkaan vaksin.
Kelangkaan vaksin dan rendahnya cakupan vaksinasi booster dinilai bisa membahayakan Indonesia di tengah upaya pemerintah mengakhiri pandemi. Data WHO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memiliki jumlah pertambahan kasus dan kematian Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.
"Bahkan, tingkat kematian di Indonesia terbilang mengkhawatirkan, di atas rerata angka kematian global," katanya.
Indonesia juga dinilai belum mampu menurunkan rata-rata angka kematian yang masih di angka 2,7 persen menjadi kurang dari 1 persen bahkan kematian nol (zero kematian).
"Menyikapi perkembangan vaksinasi Covid-19 saat ini, Lapor Covid-19 mendorong pemerintah melakukan beberapa langkah," ujarnya.
Pertama, pemerintah mempercepat distribusi stok vaksin yang masih tersedia di pusat dan melakukan relokasi vaksin dari daerah-daerah yang masih tinggi persediaan vaksinnya. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan dan distribusi aman untuk menghindari vaksin kedaluwarsa.
Kedua, vaksinasi booster harus diprioritaskan kepada kelompok rentan seperti lanjut usia dan kelompok yang memiliki komorbiditas, bukan semata-mata memenuhi kebutuhan pelaku perjalanan dan pengunjung pusat perbelanjaan. Daripada membuka sentra pelayanan vaksin booster di stasiun, terminal, atau bandara, lebih baik pemerintah memperketat protokol kesehatan di tempat publik dan mengalihkan vaksin booster ke Puskesmas.
Langkah ketiga, pemerintah perlu menyediakan informasi ketersedian stok vaksin sesuai jenisnya berdasarkan kabupaten/kota agar warga dapat mengetahui kondisi sebenarnya stok vaksin di daerahnya masing-masing dan tidak kesulitan mencari. Dengan masuknya varian baru Omicron XBB ke Indonesia, Lapor Covid-19 meminta pemerintah harus secepatnya menangani kelangkaan vaksin dan meningkatkan laju vaksinasi booster untuk memperkuat kekebalan komunitas dari vari ancaman varian baru Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
