REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Dewan Kota Leeds di Inggris mengadopsi definisi khusus untuk Islamofobia. Langkah ini dilakukan dengan harapan melawan prasangka anti-Muslim yang sedang meningkat.
Keputusan ini mendapatkan banyak pujian dan dianggap sebagai langkah besar ke arah yang benar. Definisi tersebut mengikuti laporan yang diterbitkan minggu lalu yang menunjukkan hampir setengah dari Muslim Leeds tidak merasa diperlakukan sebagai warga negara yang setara.
Dengan beberapa orang mengutip kurangnya kepercayaan pada polisi dan takut akan akibatnya, dua pertiga dari mereka yang menghadapi serangan Islamofobia tidak melaporkannya. “Mengingat meningkatnya kejahatan kebencian terhadap Muslim, dan khususnya terhadap beberapa anggota komunitas yang paling rentan, ini disambut baik. Saya harap ini adalah satu langkah besar ke arah yang benar. Jelas masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Anggota Dewan Mohammed Rafique, dilansir dari About Islam, Rabu (26/10/2022).
Dewan yang dikelola Partai Buruh telah menggunakan istilah 'prasangka anti-Muslim', bukan Islamofobia untuk memasukkan semua bentuk rasialisme terhadap Muslim. Anggota Dewan Salma Arif mengatakan laporan yang merinci tingkat kebencian terhadap masyarakat itu menyedihkan untuk dibaca.
"Tapi saya khawatir itu tidak sepenuhnya mengejutkan sebagai seseorang yang berasal dari keyakinan Muslim. Saya tahu banyak Muslim di kota akan menyambut adopsi definisi ini," tambahnya.
Kebijakan baru tersebut mendapat dukungan lintas partai dari kelompok oposisi. Anggota dewan konservatif Ryan Stephenson mengatakan: "Orang akan berharap Anda tidak akan pernah membutuhkan kebijakan seperti ini, tapi sayangnya kami membutuhkannya."
Jalan menuju definisi Islamofobia dimulai pada 2019 ketika Leeds menunjuk Qari Asin MBE dari Masjid Leeds Makkah sebagai penasihat independen untuk memberikan saran ahli tentang definisi Islamofobia. Pada November 2018, All-Party Parliamentary Group on British Muslims mendefinisikan Islamofobia sebagai: “berakar pada rasialisme dan sejenis rasialisme yang menargetkan ekspresi kemusliman atau persepsi Muslim.”
Tetapi pemerintah mengatakan definisi itu terlalu kabur dan dapat merusak upaya mengatasi ekstremisme, memicu kemarahan anggota parlemen yang mengkritik keputusan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
