REPUBLIKA.CO.ID,PROBOLINGGO -- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Probolinggo menggelar dialog dengan nelayan terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga kestabilan inflasi yang digelar di Aula Kelurahan Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (26/10/2022).
"Lonjakan harga yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kenaikan BBM, sehingga berdampak di semua aspek terutama bagi nelayan," kata Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat membuka kegiatan fasilitasi TPID kota setempat.
Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Probolinggo melalui TPID mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan dampak dari kenaikan BBM untuk menjaga kestabilan inflasi di daerah.
"Bahkan kami mendapatkan reward atau keberhasilan dalam menekan inflasi di Kota Probolinggo. Ke depan, kami akan upayakan supaya harga kebutuhan pokok tetap terkendali," tuturnya.
Menurutnya pemerintah terus berupaya untuk hadir, meskipun hal itu bukanlah kebijakan daerah dan Pemkot Probolinggo tidak boleh tinggal diam.
"Para nelayan dan petani menjadi fokus utama, sehingga jangan sampai aktivitas usahanya ada hambatan. Jika ada hambatan, maka kami harus mengambil sikap dan menyiapkan langkah-langkah," katanya.
Ia menjelaskan bahwa tidak ada persoalan yang sulit selama bisa dilakukan dengan duduk bersama untuk mencari solusi yang baik, sehingga Pemkot bersama TNI/Polri membantu memfasilitasi karena memiliki komitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi hingga tahun-tahun mendatang supaya tetap terjaga.
"Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Saya juga meminta agar masyarakat tetap menjaga lingkungan masing-masing tetap kondusif," ujar Hadi Zainal Abidin.
Ketua TPID Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan hampir semua negara di dunia mengalami inflasi termasuk di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo.
Pada bulan September 2022 laju inflasi meningkat sebesar 0,98 persen setelah sebelumnya di posisi 0,65 persen, namun laju inflasi tersebut masih terbilang bagus jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya.
"Saya mengapresiasi peran nelayan dan petani yang ikut mendukung dalam menekan inflasi di Kota Probolinggo. Dengan keberhasilan menekan laju inflasi, Kota Probolinggo bisa mendapatkan anggaran dana insentif daerah (DPD) sebesar Rp10,4 miliar," kata Ninik Ira Wibawati.
Ia mengatakan penghargaan itu hanya diberikan bagi 125 kota/kabupaten di Indonesia, salah satunya Kota Probolinggo dan hal tersebut karena dukungan dari nelayan dan petani yang ikut membantu pengendalian inflasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
